www.okenews.net

Senin, 16 Juni 2025

     

Fauzan Khalid: Anomali, Status Daerah Wisata Tiga Gili Lombok Jadi Kawasan Konservasi Hutan

Okenews.net- Berbagai kegiatan dilakukan Anggota DPR RI pada masa reses persidangan ke-III (ketiga) tahun sidang 2024-2025, pada 28 Mei hingga 23 Juni 2025 ini. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menggelar kegiatan reses dengan menjaring aspirasi ke daerah pariwisata Gili Trawangan, di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Sabtu (14/06).


Dalam kunjungan ini, Fauzan didampungi jajaran pertanahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB dan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk bertemu para pengusaha pariwisata, kepala desa dan para kepala dusun. Hadir pula Kakanwil BPN NTB, Lutfi Zakaria, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Supriadi. 


Fauzan mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan Komisi II DPR RI ke NTB beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu terungkap Kawasan Wisata Desa Gili Indah, yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air ditetapkan satatusnya sebagai kawasan konservasi hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2021. 


“Ini anomali, aneh sekali karena sejak tahun 1980-an banyak nasyarakat yang sudah memiliki sertifikat. Kawasan ini kan sudah lama jadi kawasan wisata, kok tiba-tiba jadi kawasan konservasi. Terkait dengan persoalan ini makanya saya turun langsung menyerap aspirasi, bertemu tokoh masyarakat, pengusaha wisata, kepala desa dan para kepala dusun,” tutur Fauzan.


Sehubungan dengan permasalahan ini, Fauzan menyarankan para pengusaha wisata bersama tokoh masyarakat untuk menyampaikan permasalahan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI. “Insyaalloh, ditindaklanjuti segera supaya penyelesaiannya bisa lebih cepat,” tambah Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode.


Kepala Desa Gili Indah, Wardana mengatakan, dengan perubahan status sebagai kawasan konservasi hutan, masyarakat Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air bingung karena ada surat edaran dilarang untuk membangun dalam bentuk apa pun. Bahkan pengusaha wisata saat ini tidak bisa lagi memperpanjang izin usaha akibat penetapan status tiga gili menjadi kawasan konservasi hutan. Di satu sisi, pelaku usaha wisata tetap membayar pajak kepada pemerintah, meskipun berstatus kawasan konservasi hutan. 


“Pelaku usaha wisata ingin mengembangkan industri pariwisata tiga gili secara legal, namun terhambat gara-gara penetapan status kawasan konservasi hutan. Masyarakat berharap status ini diubah, biar masyarakat nyaman mencari penghidupan di Kawasan Tiga Gili ini. Aneh memang, Desa Gili Indah, satu-satunya desa di dunia yang ada di kawasan konservasi hutan,” papar Kepala Desa Gili Indah.


Terkait dengan saran Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid, Kepala Desa Gili Indah, Wardana berjanji akan segera bersurat ke Komisi II DPR RI di Jakarta dan minta bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat dengar pendapat di Jakarta. Saat ini, masyarakat masih rembug membuat surat dan merencanakan siapa saja perwakilan yang akan hadir dalam rapat dengar pendapat terebut.


“Kami senang dengan kehadiran Pak Fauzan langsung bertemu kami, tokoh masyarakat,  pelaku usaha wisata tiga gili, kepala desa dan para kepala dusun. Kami sangat berharap Pak Fauzan membantu kami menyuarakan keresahan masyarakat terkait dengan status kawasan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air menjadi kawasan konservasi hutan. Mudahan bisa selesai dan masyarakat nyaman mencari rezeki dari industri pariwisata,” tegas Wardana.

     

Lombok Timur Masuk Nominasi TPAKD Award 2025, Lotim Berkembang dan Program UMKM Jadi Andalan

Bupati Lombok Timur, H.M Hairul Warisin

Okenews.net – Setelah sukses meraih penghargaan kategori inovasi pengembangan akses keuangan di sektor peternakan pada 2021 melalui program Lotim Berkembang, Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi. Tahun ini, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur masuk nominasi TPAKD Award 2025. Asesmen virtual berlangsung pada Senin (16/06/2025) dan dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Sekda H. Mohammad Juaini Taofik, perwakilan OJK NTB, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja.

Dalam pemaparannya, Bupati Haerul menegaskan komitmen Pemkab Lombok Timur dalam mengembangkan berbagai program TPAKD. Beberapa di antaranya yakni Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) yang dimulai sejak 2020, Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), serta Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang berjalan sejak 2024.

“Lotim Berkembang terus diperluas sasarannya hingga ke sektor UMKM, mengingat potensi UMKM di Lombok Timur mencapai lebih dari 73 ribu,” ungkap Bupati Haerul. Tahun 2025, Pemkab menyiapkan dana sedikitnya Rp20 miliar untuk mendukung pengembangan UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Pemilihan mitra penyalur seperti PT Pegadaian dinilai turut memengaruhi keberhasilan program di masyarakat.

Selain UMKM, Bupati juga menyoroti sektor peternakan yang sempat terhenti akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Ia memastikan sasaran peternak akan kembali diaktifkan, terlebih dengan adanya kerja sama antara Pemkab Lombok Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara yang membutuhkan pasokan daging serta bibit sapi dari Lombok Timur.

Sekda Lombok Timur, H. Mohammad Juaini Taofik, menambahkan bahwa program EPIKS dan Kejar menunjukkan hasil positif sejak diluncurkan akhir 2024. Hingga kini, 46 Pondok Pesantren telah menerapkan EPIKS melalui kerja sama dengan bank Himbara dan Bank Daerah. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian pesantren sekaligus memberikan literasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Untuk program Kejar, jumlah tabungan siswa di Lombok Timur tercatat tertinggi di Provinsi NTB, dan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutannya.

Dalam asesmen tersebut, tim penilai utama dari berbagai elemen juga memberikan sejumlah pertanyaan untuk mempertajam informasi terkait implementasi program dan kegiatan TPAKD Lombok Timur.

Dengan capaian dan inovasi berkelanjutan ini, Lombok Timur optimistis mampu kembali meraih prestasi nasional melalui TPAKD Award 2025, sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jumat, 13 Juni 2025

     

Reses, Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Jadi Khatib dan Imam Sholat Jumat

Okenews.net- Dalam rangka melaksanakan kegiatan reses masa persidangan ke-III (ketiga) tahun sidang 2024-2025, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem terjun langsung menyerap aspirasi masyarakat ke desa-desa. Fauzan kali ini mengunjungi masyarakat Desa Beleke di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB, Jumat (13/06/2025). 


Dalam kunjungan yang bertepatan dengan waktu sholat Jumat, Fauzan didaulat menjadi khatib dan imam sholat Jumat di Masjid Nurul Hijrah, di Dusun Penyambak, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Dihadapan para jamaah sholat Jumat, Fauzan mengawali khotbah dengan mengajak ummat mendoakan para jamaah haji yang mulai kembali ke Tanah Air setelah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Makkah. 


“Mari kita doakan para jamaah haji tiba di Tanah Air dengan selamat, dilancarkan dan dimudahkan serta semua jamaah mendapatkan haji yang mabrur. Mudahan, bagi yang belum menjalankan rukun Islam yang kelima agar dimudahkan dan disegerakan menunaikan ibadah haji.” ucap Fauzan yang disambut gemuruh suara Aamiin oleh para jamaah.


Dalam khotbah Jumat, Fauzan mengajak jamaah untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Alloh SWT. Sebagai ummat manusia, jamaah juga diminta terus memupuk rasa sabar, jika mendapatkan musibah atau cobaan apa pun dari Alloh SWT. “Bersabarlah jika Alloh SWT memberikan kita cobaan atau musibah, dan bersyukurlah atas apa pun nikmat yang Alloh SWT telah berikan kepada kita semua,” jelas Fauzan.


Usai sholat Jumat dan doa bersama, Fauzan bertemu dan berbincang-bincang santai dengan para jamaah. Di sela-sela perbincangan yang penuh keakraban ini, Fauzan memberikan bantuan sumbangan untuk pembangunan Masjid Nurul Hijrah di Dusun Penyambak, Desa Beleke. Kecamatan Praya Timur. “Semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk melanjutkan pembangunan masjid yang digunakan sebagai pusat belajar dan ibadah oleh masyarakat,” tutur Fauzan yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini.


Panitia pembangunan Masjid Nurul Hijrah, Darmawan, mengapresiasi sumbangan untuk pembangunan masjid di Desa Beleke. Darmawan menyampaikan terima kasih kepada Fauzan Khalid yang berkenan datang langsung ke Desa Beleke. Mereka mengaku senang dengan  kehadiran Anggota DPR RI ini.


“Kami merasa terhormat dan senang didatangi langsung oleh Pak Fauzan. Apalagi berkenan menadi khatib dan imam sholat Jumat di desa kami. Kami sangat bersyukur. Pak Fauzan sangat peduli sekali dengan masyarakat,” kata Darmawan. 


Masjid Nurul Hijrah, Desa Beleke dibanguna sejak Juni 2024 lalu dan pembangunannya direncanakan selasai selama lima tahun. Masjid dibangun diatas lahan seluas 500 meter persegi dengan dana sekitar Rp 1,5 miliar.


Pembangunan masjid selama ini didanai secara swadaya oleh masyarakat. Dana yang baru terkumpul saat ini sekitar Rp 700 juta. Panitia pembangunan masjid saat ini terus mencari sisa dana untuk pembangunan dari masyarakat dan dari para donatur secara bertahap.


“Kami tersu berusaha memenuhi kekuarangan dana untuk pembangunan masjid. Kami berharap ada donatur tambahan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan masjid ini.” ujar Darmawan lagi

     

Komisi IV Terima Hearing LAKPESDAM NU Lombok Tengah

 


LOMBOK TENGAH – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Wirman Hamzani bersama anggota Komisi IV, Dra. Hj. Nurul Adha menerima audiensi dan hearing dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Lombok Tengah, serta perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren se-Lombok Tengah, di Aula Rapat DPRD setempat, kemarin.

Hearing ini membahas secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPRD Lombok Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, PCNU Lombok Tengah melalui LAKPESDAM NU menyampaikan hasil kajian mereka terkait pentingnya Ranperda ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

Perwakilan pimpinan pondok pesantren menyoroti berbagai persoalan yang selama ini dihadapi oleh pesantren, baik dari aspek legalitas, dukungan anggaran, hingga sinergi program pendidikan keagamaan dengan pemerintah daerah.

Mereka mendesak agar Ranperda ini segera disahkan dan menjadi payung hukum yang kuat bagi eksistensi dan pengembangan pondok pesantren di Lombok Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Wirman Hamzani menyampaikan bahwa Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren saat ini telah memasuki tahap pembahasan dan sudah diparipurnakan.

“Selanjutnya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif,” ujarnya.

Junaidin, S.IP, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Lombok Tengah, menjelaskan tahapan yang telah dan akan dilalui dalam proses legislasi Ranperda ini, yakni: Pada 5 Juni 2025, Komisi IV telah menyampaikan penjelasan awal mengenai Ranperda.

Kemudian pada 11 Juni 2025, Pemerintah Daerah telah memberikan tanggapan atas Ranperda tersebut. Lalu 13 Juni 2025, DPRD akan menyampaikan jawaban atas tanggapan dari pemerintah daerah dan membentuk Pansus.

Selanjutnya, Ranperda akan difasilitasi oleh Gubernur NTB dan setelah itu ditetapkan menjadi Perda. Target penyelesaian Ranperda direncanakan pada bulan Juli 2025, tergantung kecepatan proses di Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB. (*)

     

Pojok NTB dan Mi6 Gelar Diskusi Publik, Beri Ruang Kritik Pimpinan Daerah

Okenews.net- Pojok NTB, WALHI NTB, dan Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan menggelar Diskusi Publik bertemakan “Quo Vadis Kebijakan Iqbal-Dinda Berbasis Pencitraan”. Diskusi ini bagian dari upaya konstruktif untuk mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB memperbaiki keadaan mumpung belum terlambat.

“Diskusi Publik Ini adalah kolaborasi kedua kami, Mi6 dan Pojok NTB. Kali ini, Walhi NTB ikut membersamai. Kami ingin semua pihak menempatkan Diskusi Publik ini sebagai pengingat bahwa setiap pemimpin membutuhkan kritik. Hanya lewat suara publik, pemimpin dapat menyadari kekeliruan yang tidak akan pernah disampaikan bawahan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Jumat (13/06/2025).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menjelaskan, Diskusi Publik rencananya akan digelar Kamis, 19 Juni 2025 di Tuwa Kawa Coffee & Roestery pada pukul 19.30 wita s.d 22.30 wita. Sejumlah pembicara akan diundang untuk hadir dalam diskusi. Dari kalangan akademisi ada Dr. Lalu Wira Pria Suhartana yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Dr. Alvin Syahrin. Panitia Diskusi Publik akan mengundang Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram Prof. Mansur Afifi yang merupakan pengamat perbankan, juga akan didaulat berbicara.

"Dr Alvin Sahrin sudah konfirmasi bersedia menjadi Narsum dari kalangan Akademisi. Sementara yang lain akan dihubungi langsung oleh Panitia untuk minta kesediaannya menjadi narasumber, " kata didu

Selain itu, Diskusi Publik juga akan menghadirkan tokoh masyarakat yang juga ulama dari Lombok Timur TGH Najamuddin Mustafa. Dari kalangan wakil rakyat akan hadir Anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimi. Dan menggenapi para pembicara tersebut akan ada Eksekutif Daerah WALHI NTB Amri Nuryadin dan Direktur LOGIS NTB M Fihiruddin. Dan dimoderatori oleh Abdul Majid. 

Didu mengungkapkan, apa yang mengemuka dalam diskusi ini tidak dibatasi. Namun, boleh jadi akan muncul kritik keras dan pedas, sehingga ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Bahkan ketidaknyamanan mungkin juga dirasakan pimpinan daerah. Tapi kata Didu, tujuan Diskusi Publik ini bukan itu. Melainkan menjadi momentum untuk menguatkan arah kepemimpinan dan menghindarkan NTB dari kebijakan dan kekeliruan berulang.

Sebab, kata Didu melanjutkan, kalau hanya sekadar reaktif terhadap ketidaknyamanan imbas kritik terbuka, publik Bumi Gora juga tentulah yang paling pantas menuntut, karena mereka tidak akan pernah nyaman dengan pemimpin yang hanya fokus pada pencitraan. Tampil setiap hari, namun tidak kunjung terlihat hasil kerjanya.

”Tiap hari tampil, tapi tak satu pun masalah selesai. Blusukan tanpa perubahan itu hanya akan menjadi jalan-jalan berseragam. Karena itu, jika sampai hari ini para pemimpin kita terlihat sibuk tapi tidak ada yang berubah, mungkin yang bekerja hanyalah pencitraan,” tandas Didu.

Senada dengan Didu, Admin Pojok NTB M Fihiruddin mengemukakan, pemimpin harusnya bersyukur ktitik publik terhadap kepemimpinan daerah masih terus ada. Apalagi, masyarakat berkreasi sendiri menciptakan panggung yang menjadi tempat mereka untuk bersuara.

”Kritik publik itu adalah bentuk tertinggi kepedulian. Pemimpin yang alergi kritik sesungguhnya sedang alergi pada rakyatnya sendiri,” ucap Direktur LOGIS NTB ini.

Aktivis dari kalangan muda ini menegaskan, lebih dari tiga bulan Gubernur H Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri memimpin NTB, teramat sulit menepikan pandangan publik, betapa kedua pimpinan daerah ini hanya bekerja berbasis pencitraan semata. Akibatnya kata Fihir, pemerintahan tak ubahnya berjalan karena sistem dan rutinitas. Bukan karena kepemimpinan aktif.

Publik tidak pernah mendengar ada pernyataan publik strategis tentang arah pembangunan daerah. Tidak terlihat pula fungsi koordinasi yang intensif dan disertai inisiatif kebijakan. Sementara di sisi lain, pengambilan keputusan terlihat berjalan pasif atau reaktif.

”Pemerintah hanya hadir secara administratif, tapi absen secara visioner dan eksekutif,” ucap Fihir.

Yang terlihat di hadapan publik dalam tiga bulan terakhir kata Fihir adalah pimpinan daerah yang hadir di acara-acara seremonial. Sementara intervensi kebijakan akseleratif terhadap isu-isu penting menyangkut kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur dasar, justru masih sangat minim.

”Itu menandakan betapa Gubernur dan Wakil Gubernur kita tidak memimpin, melainkan hanya menampakkan diri,” tandas Fihir.

Sementara itu, Dewan Pendiri Mi6, Hendra Kusumag menyoroti minimnya perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terhadap isu-isu lingkungan. Tiga bulan memimpin Bumi Gora kata Hendra , harusnya lebih dari cukup bagi kepala daerah jika memang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan.

Dalam tiga bulan, kepala daerah bisa menetapkan prioritas dan visi yang jelas soal keberlanjutan. Bisa menginisiasi kebijakan atau program konkret, seperti moratorium izin tambang yang merusak lingkungan, penataan ulang tata ruang, atau kampanye pengurangan sampah. Bisa pula menunjukkan keberpihakan anggaran, misalnya dengan alokasi lebih besar pada program konservasi atau pengelolaan sampah.

“Tapi, kalau ternyata setelah tiga bulan belum ada juga publik melihat langkah nyata, maka bisa jadi ini bukan soal waktu. Tapi murni soal kemauan politik,” kata Hendra Kusumah yang juga Ketua Panitia Diskusi Publik Pojok NTB dan Mi6. 

Dia menegaskan, lingkungan adalah fondasi dari semua aspek pembangunan. Tanah, air, udara, hutan, semuanya adalah sumber kehidupan. Jika rusak, maka petani kehilangan lahan subur, nelayan kehilangan tangkapan, warga terkena banjir, kekeringan, dan polusi. Karena itu kata Hendra, pemimpin yang abai soal ini sedang membiarkan masyarakatnya perlahan-lahan kehilangan hak dasar, yakni hidup yang layak.

“Ketika seorang pemimpin diam atas kerusakan lingkungan, ia sedang memilih berpihak bukan pada rakyat, tapi pada kepentingan jangka pendek yang merusak masa depan,” tutup Hendra Kusumah.

     

Inklusifitas Pemilu Berbasis Teknologi Informasi

Dr. Retno Sirnopati, M.Hum
Okenews.net- Dalam sebuah percakapan elektronik dengan seorang kawan terkait produktifitasnya menulis pasca tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu, dia menyarankan saya untuk menulis lagi. Alasannya sederhana, dia tau saya pernah beberapa kali nulis artikel saat masih bersama menjadi penyelenggara pemilu. 


Tidak berlebihan kalau dia menyarankan saya untuk menulis lagi. Karena saya sadari menulis itu penting untuk mengasah ingatan dan daya kritis kita terhadap satu masalah.


Dalam dinamika chatingan, saya "terprovokasi" mencoba menulis kembali.Tapi idenya belum ketemu. Dari proses chatingan terbersit ide mengenai dinamika pemilu. Temannya sebagaimana judul tulisan ini: "inklufitas pemilu berbasis teknologi informasi"


Pemilu sebenarnya sejak lama sudah dilaksanakan sebagai mekanisme peralihan kekuasaan di Indonesia. Sejarah pemilu di Indonesia hampir sama umurnya dengan Republik ini. Hanya berbeda 10 tahun dari sejak diproklamirkan kemerdekaan indonesia. Saldi Isra dan Khairul Fahmi dalam Buku Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia, menyebutkan Lintasan pemilu terbagi dalam empat fase, yaitu: Pemilu 1955, pemilu 1971-1997, pemilu 1999, dan pemilu 2004-2019. Sebuah perjalanan demokrasi yang cukup panjang.


Pemilu pertama sesungguhnya akan dilaksanakan Januari, 1946. Melalui maklumat wakil presiden nomor X yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta. Namun penyelenggaraan itu batal dilaksanakan karena beberapa hal: 1) Undang-undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan belum ada; 2) Kesiapan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu, dan 3) Stabilitas keamanan nasional. 


Namun demikian desain pemilu konstitusional dan bebas sudah dirancang sejak indonesia di proklamirkan. Tepatnya dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi karena alasan stabilitas keamanan dan gejolak politik internal dalam negeri, pemilu di laksanakan tahun 1955 pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Dengan payung hukum UU No. 7/1953. 


Setelah itu pemilu berikutnya berlangsung pada tahun 1971-1997 di bawah kekuasaan orde baru. Saat itu pemilu di laksanakan oleh sebuah lembaga yang disebut Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang langsung di ketuai Menteri Dalam Negeri dan memiliki struktur keanggotaan terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Sekretariat Umum. 


Gambaran struktur penyelenggara pemilu selama orde baru sampai dengan reformasi mencerminkan sistem pemilu yang sangat ekslusif. Personalia penyelenggara pemilu langsung dilakukan pemerintah. Partai politik di kelompokkan ke dalam 3 organisasi parpol, yaitu: Golkar, PPP dan PDI. 


Kenyataan pemilu sebelum reformasi jauh dari prinsip-prinsip pemilu dan keramah tamahan penyelenggaraan pemilihan terhadap peserta, pemilih dan kelompok sipil sociaty. 


Berbeda dengan pemilu pasca reformasi, pemilu 2004-2019, dengan dasar hukum UU No 12/2003, lalu berubah menjadi UU No. 22/2007, UU No. 15/2011 dan terakhir UU No. 7/2017 yg belum mengalami perubahan sampai pemilu 2024, pemilu relatif terbuka dan terus mengalami perbaikan baik dari aspek regulasi, personalia, tata kelola kelembagaan dan pertanggungjawaban. Selalu ada kekurangan serta kelemahan. Tak ada sekali jadi dan sempurna. Semua berproses menuju kesempurnaan.


Namun begitu, kelembagaan pemilu secara utuh, dari periode ke periode terus melakukan pembenahan sistem seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi. Itu dilakukan guna menjamin pelaksanaan pemilu "ramah-tamah" kepada semua peserta, pemilih, dan stekholder lainnya.


Masa depan pemilu secara kualitas akan sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi serta transformasi kelembagaan pemilu terhadap kecepatan perkembangan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi pada proses penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas disegala tahapan. 


Pada pemilu 2024 misalnya KPU memiliki sistem informasi berbasis teknologi informasi. Ada beberapa sistem informasi teknis yang sudah tersedia kecuali untuk pencoblosan. Beberapa fitur aplikasi di tahapan teknis misalnya, untuk tahapan pendafataran sudah terdapat fitur 'SIPOL', akronim dari sistem informasi partai politik, ada juga sistem informasi pencalonan di singkat 'SILON', lalu ada 'Sikadeka', sistem informasi kampanye dan dana kampanye, selanjutnya ada 'SIMPAW', sistem informasi pengganti antar waktu, terakhir ada 'Sidapil', sistem informasi daerah pemilihan. Semua fitur teknis itu diciptakan menjawab kebutuhan, kemudahan memperoleh informasi pemilu.


Kemudian pada aspek regulasi, penyelenggara pemilu (KPU) memiliki 'Sikum' dengan akronim sistem informasi hukum. Fitur untuk mencari berbagai data dan informasi payung hukum penyelenggaraan pemilu. Kemudian untuk informasi keuangan dan logistik terdapat aplikasi 'silog' sebagai sarana untuk mengetahui detail kebutuhan logistik penyelenggaraan pemilu. Lalu ada 'sitab', sebagai sistem informasi pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu. Masyarakat dengan sangat mudah dan leluasa mengakses kebutuhan informasi yang di perlukan.


Kemudian di divisi perencanaan, data dan informasi ada fitur 'sirekap' dan 'sidalih' sebagai link informasi untuk mengetahui sistem informasi rekapitulasi dan sistem informasi daftar pemilih. 


Selanjutnya di aspek SDM dan Parhumas terdapat fitur 'simpeg' dan 'SIASN'. Kedua fitur tersebut adalah akronim dari sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi ASN. Dan apalikasi "mulut" KPU yang paling dekat dengan masyarakat adalah 'siparmas'. Interaksi dan komunikasi penyelenggara pemilu dengan seluruh elemen masyarakat dan stekholder berkepentingan dapat dengan mudah mengakses apapun kebutuhan informasi melalui sistem informasi partisipasi dan hubungan masyarakat.


Semua kategori aplikasi sistem informasi di atas tersedia dalam satu laman elektronik dalam sistem informasi teknologi yang sangat terbuka dan inklusif. Masyarakat dengan sangat mudahnya mencari dan mengunduh kebutuhan informasi penyelenggaraan pemilu dimanapun posisinya selama masih didukung jaringan dan koneksi internet yang memadai.


Tantangan Pemilu 2029


Pemilu mendatang akan memiliki tantangan baru yang lebih kompleks. Digitalisasi seluruh elemen tahapan pemilu membutuhkan kreativitas dan inovasi penyelenggaraan. Penggunaan artificial intelijen (AI) dalam perencanaan dan tahapan akan sangat membantu kerja kelembagaan KPU di seluruh jenjang pelaksanaan. 


Di tengah kondisi efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi-politik global, pemanfaatan teknologi informasi menemukan fungsi strategisnya. Yose Rizal, Founder Pemilu AI, pada forum populi bertajuk, Revisi UU Pemilu: Tata Kelola Demokrasi Partisipatif Berbasis Inovasi," menyampaikan pentingnya regulasi terhadap penggunaan teknologi informasi. Potensi AI ini besar, jutaan data bisa diolah dengan cepat. Simulasi kampanye bisa disimulasikan dulu. Ancamannya memang ada tapi jangan kita hanya dapat ancaman saja tidak dapat manfaatnya (kompas.com)


Afrimadona dari populi center menyatakan selama ini pegiat teknologi dan kepemiluan berjalan terpisah. "Suka tidak suka teknologi menyelesaikan masalah integritas. Demokrasi punya sisi negatif dan teknologi mungkin bisa menetralisir hal ini, teknologi ini bisa diaudit, walau dikatakan ada bias algoritma, namun hal ini tetap bisa di cek." 


Setidaknya pembicaraan forum populi manjadi rujukan bahwa penggunaan teknologi informasi pada proses pelaksanaan pemilu lebih efektif dan progresif memberi kepastian politik dan hukum pemilu. Ketika pemanfaatan teknologi informasi dan AI optimal dalam penyelenggaraan pemilu, semua komponen tahapan akan sangat mudah untuk diproses dan dianalisis kemudian memperkecil potensi konflik dan ketidakpastian akibat misinformasi di tengah masyarakat. 


Akhirnya pendapat khairunnisa agustyanti dari perludem menjadi penting untuk kita renungkan bersama bahwa kunci keberhasilan pemilu terletak di tengah-tengah trust masyarakat sebagai subjek demokrasi dan pemilu. Pemerintah, penyelenggara, komunitas demokrasi dan pemilu, hanya penyedia. User-nya adalah masyarakat dengan berbagai karakter dan kemampuannya. Maka bijaklah mendidik masyarakat agar mereka menikmati pembangunan demokrasi tanpa rasa ditipu demokrasi itu sendiri. 


Dr. Retno Sirnopati, M.Hum


     

Zakat sebagai Penyangga APBD: Langkah Strategis Menjawab Kebijakan Efisiensi Anggaran di Lombok Timur

Oleh : Abd. Hayyi, ME (Kepala Pelaksana Baznas Lombok Timur) 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, seperti banyak daerah lain di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengefisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat menuntut terobosan kebijakan yang inovatif dan berbasis kearifan lokal. Salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan adalah optimalisasi pengelolaan zakat sebagai penyangga APBD.

Urgensi dan Tantangan APBD

Efisiensi anggaran di Lombok Timur bukan hanya soal pengurangan belanja, tetapi tentang redistribusi sumber daya secara lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Namun, belanja sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan tetap membutuhkan dukungan dana yang konsisten. Di sinilah zakat, sebagai instrumen fiskal keagamaan, dapat mengambil peran strategis.

Zakat: Instrumen Sosial-Ekonomi yang Belum Optimal

Zakat memiliki potensi besar, terutama di daerah mayoritas muslim seperti Lombok Timur. Menurut hasil riset yg di rilis oleh Puskas Baznas RI dalam Outlook Zakat 2022 potensi zakat di Lombok Timur seberar 386,6 miliar sementara yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Lotim  saat ini baru 17,8 miliar per tahun artinya potensi tersebut belum tergarap maksimal karena beberapa faktor:

  1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Baznas.
  2. Sosialisasi dan edukasi yang kurang massif
  3. Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang kurang terbuka, belum merata dan  berkedilan
  4. Layanan muzakki dan mustahik yang masih kurang humanis
  5. Kompetensi dan kinerja amil yang belum maksimal
  6. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan semua instansi terkait masih lemah
  7. Digitalisasi sistem untuk kemudahan akses dan layanan belum berjalan

Zakat sebagai Penyangga APBD

Zakat bukan untuk menggantikan APBD, tetapi mengisi celah-celah kebutuhan sosial yang yg kurang dicover oleh APBD, seperti: bantuan langsung untuk fakir miskin, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas mustahik, beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, dan bantuan modal produktif untuk UMKM mustahik.

Melalui sinergi dengan BAZNAS Lombok Timur, pemerintah daerah dapat mengarahkan program-program zakat agar sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), khususnya di bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Strategi Implementasi

Untuk mewujudkan peran zakat sebagai penyangga APBD, langkah-langkah strategis yang bisa diambil antara lain:

  1. Membentuk regulasi daerah (Perda/Perbup) tentang integrasi program zakat dengan kebijakan daerah.
  2. Meningkatkan sinergi antara BAZNAS dan perangkat daerah, melalui perencanaan bersama.
  3. Digitalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat, agar transparan dan akuntabel.
  4. Kampanye edukasi zakat untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi ASN serta masyarakat umum.
  5. Monitoring dan evaluasi dampak zakat terhadap indikator kesejahteraan lokal.

Optimalisasi zakat sebagai penyangga APBD bukan hanya solusi teknokratis, tetapi juga manifestasi dari semangat gotong royong dan keadilan sosial dalam perspektif Islam. Jika diimplementasikan dengan baik, Lombok Timur dapat menjadi model nasional dalam integrasi fiskal antara keuangan negara dan dana keagamaan. Ini bukan hanya efisiensi anggaran, tetapi transformasi sosial berbasis nilai.

Kamis, 12 Juni 2025

     

Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen


Okenews.net - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim sebesar 280 persen. Pengumuman ini disampaikan saat menghadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis 12 Juni 2025.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikan, demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Presiden dikutip di laman setneg.go.id. 

Prabowo menegaskan, angka kenaikan gaji tertinggi diberikan kepada golongan yang paling junior. Meski demikian, Kepala Negara meyakinkan bahwa secara signikan kenaikan gaji ini akan berlaku bagi seluruh hakim.

“Golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, secara signifikan, dan saya monitor terus,” katanya.

Prabowo menegaskan, telah menerima laporan sebagian besar hakim belum menerima kenaikan selama 18 tahun. Selain itu, Kepala Negara turut menyampaikan keprihatinan terhadap kesejahteraan dan fasilitas yang diterima oleh para penegak hukum. 

“Saya dapat laporan ada Hakim yang masih kontrak, kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya, dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan,” ujarnya.
     

Maraknya Villa Bodong, Murdani : PAD Sektor Pariwisata Alami Kebocoran Serius

 

Murdani

LOMBOK TENGAH – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari sektor perizinan pembangunan villa di kawasan pariwisata diduga mengalami kebocoran serius. Hal ini disebabkan oleh masih maraknya pembangunan villa dan homestay ilegal yang hingga kini belum ditertibkan oleh pemerintah daerah.

Anggota DPRD Loteng dari Fraksi NasDem, Murdani, menyoroti lemahnya penegakan regulasi di sektor pariwisata.

Ia menyebutkan bahwa meski realisasi PAD mencapai Rp 331 miliar, pertumbuhannya masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Catatan dari tahun ke tahun usul saran dan rekomendasi PAD ini terus kami sampaikan, namun potensi yang ada masih belum di garap maksimal,,” kata Murdani, (12/6/2025).

Ia menilai kebocoran PAD tersebut disebabkan karena pembiaran oleh Pemda terhadap ratusan villa dan homestay yang dibangun tanpa izin di wilayah selatan Loteng.

“Sudah dari jauh hari kami minta pada Pemda untuk turun. Tapi hingga sekarang belum diindahkan. Kami belum mengetahui kendalanya,” ujar Murdani.

Menurutnya, keberadaan villa ilegal ini menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari aspek ekonomi hingga lingkungan. Tidak adanya pembayaran pajak oleh investor ilegal berdampak pada hilangnya potensi pemasukan daerah.

Selain itu, pembangunan tanpa kontrol ini juga memicu kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem.

Tak hanya itu, infrastruktur pun terdampak, dengan munculnya kerusakan jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya.

“Ada juga risiko keamanan dan konflik. Ini bisa membuka ruang gesekan antara masyarakat, investor, dan pemerintah. Bahkan bisa berujung pada tindak pidana,” tegasnya.

Murdani juga menyoroti dampak reputasi daerah. Ia menilai, maraknya investasi ilegal dapat menurunkan kepercayaan investor resmi terhadap iklim investasi di Lombok Tengah.

Untuk itu, ia mendesak Pemda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera memanggil seluruh investor yang membangun tanpa izin.

“Jika tidak ditindak, kami akan panggil langsung dinas terkait bahkan para investornya. Kami beri atensi besar pada dinas perizinan, Bapenda, Satpol PP, dan dinas teknis lainnya,” pungkasnya. (*)

     

Lepas 30 Siswa, SDN 2 Rakam Gelar Tasyakkuran

Dewan Guru SDN 2 Rakam saat acara tasyakkuran pelepasan siswa kelas VI 

Okenews.net - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rakam Kecamatan Selong, Lombok Timur NTB menggelar tasyakkuran pelepasan siswa kelas VI, Rabu (11/06/2025) dengan penuh khidmat.

Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah tersebut menjadi momen bersejarah bagi 30 siswa yang resmi menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

Acara tasyakkuran ini dihadiri Kepala Sekolah, seluruh guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah, wali murid, serta tokoh masyarakat sekitar.

Kepala SDN 2 Rakam, Nuraini, S.Pd. SD dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian para siswa yang telah melewati enam tahun proses belajar dengan baik.

Berbagai prestasi yang pernah diraih siswa selama ini telah mengharumkan nama sekolah, karena itu ia berharap ke depannya SDN 2 Rakam akan terus berupaya meningkatkannya. 

Nuraini menekankan pentingnya menjaga semangat belajar dan budaya berprestasi agar para siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi berkarakter.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan anak-anak mereka menempuh pendidikan di SDN 2 Rakam.

“Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang pendidikan anak-anak kita. Kami berharap ilmu yang ditanamkan di sekolah ini menjadi bekal menapaki jenjang berikutnya,” ujar Nuraini penuh haru.

Ia juga mengapresiasi kerja keras para guru yang tak kenal lelah dalam mendampingi dan mendidik siswa, termasuk wali murid serta pengurus komite sekolah.

“Dukungan komite sekolah dan orang tua yang terus berkolaborasi telah memberikan kontribusi meningkatkan mutu pendidikan di SDN 2 Rakam,” kata kepala sekolah yang belum lama ini menerima penghargaan dari presiden atas dedikasinya.

Menurutnya, tanpa dukungan dan kontribusi semua pihak tertutama para orang tua siswa, maka SDN 2 Rakam tidak mungkin meraih prestasi di berbagai level.

Ketua Komite Sekolah, Drs. H Muh Thuhir, M.Pd mengajak seluruh orang tua untuk terus mendampingi anak-anak dalam perjalanan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi keluarga dan sekolah sebagai kunci keberhasilan pendidikan anak terlebih lagi di tengah kemajuan teknologi hari ini.

“Kami bangga melihat anak-anak hari ini berdiri penuh percaya diri. Ini adalah hasil dari kerja sama kita semua. Jangan berhenti di sini,” ucapnya.

Sejumlah siswa turut ambil bagian memeriahkan acara tersebut untuk tampil di panggung sebagai rangkain acara, seperti tari tradisional, pidato perpisahan, atraksi seni bela diri, dan lainnya.

Pose bersama wali kelas VI, Uswatun Hasanah, S.Pd
Salah satunya Nadzir Asyrofi Hanafi, siswa kelas VI yang dengan lantang dan penuh percaya diri menyampaikan pidato perpisahan mewakili kelasnya.

Nadzir mengucapkan terima kasih kepada para guru yang telah membimbingnya selama enam tahun dengan berbagai suka duka bersama.

Menurutnya, perpisahan ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari petualangan baru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Pak. Tanpa jasa bapak ibu guru, kami bukan siapa-siapa,” ucap siswa yang meraih juara pertama di kelasnya itu.

Tak kalah menarik, Teguh Rois Amrozi, salah satu siswa berprestasi di bidang olahraga pencak silat, juga tampil memukau dengan jurus silat yang menarik perhatian para undangan.

Selain itu, penampilan seni tari tradisional yang dibawakan oleh tim tari SDN 2 Rakam turut menambah semarak acara.

Dengan balutan busana tradisional dan gerakan yang anggun, para penari kelas IV dan V tersebut sukses menyampaikan pesan budaya dan keceriaan kepada para tamu yang hadir.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ekspresi kreativitas, tetapi juga bentuk pelestarian seni dan budaya lokal yang terus ditanamkan sejak dini.

Salah satu momen mengharukan terjadi saat siswa kelas VI melakukan sungkeman kepada orang tua. Tampak siswa dan wali murid menitikkan air mata penuh haru.

Usai acara, ramah tamah antara guru dan wali murid serta poto bersama sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan dengan penuh haru dan bahagia.

Rabu, 11 Juni 2025

     

Fraksi NasDem Kritisi Kinerja Pemerintah Daerah

 


LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Lombok Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah melalui sidang paripurna yang digelar pada Rabu (11/6/2025). Kritik tersebut disampaikan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam pandangan umum fraksinya, Juru Bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan, menyoroti sejumlah permasalahan serius, mulai dari pengelolaan keuangan, aset daerah, hingga tata kelola pembangunan yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tapi menyangkut kesejahteraan petugas kesehatan. Jika ini dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat juga terancam,” tegas Galih di hadapan sidang.

Salah satu sorotan utama NasDem adalah tunggakan pembayaran jasa layanan kesehatan non-kapitasi di sejumlah Puskesmas.

Galih menyebut bahwa persoalan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya petugas yang dirugikan, tetapi masyarakat luas juga akan terdampak dari menurunnya kualitas layanan,” ucapnya.

Tak kalah mengejutkan, Fraksi NasDem juga membeberkan ketimpangan dalam pengelolaan belanja daerah.

Dari total anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp91 miliar, ditemukan 596 kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya.

“Ironis. Anggaran besar tidak dibarengi dengan manajemen aset yang bertanggung jawab. Ini bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” kritik Galih.

Poin paling mencengangkan dalam paparan Fraksi NasDem adalah dugaan adanya selisih anggaran sebesar Rp450 miliar antara dokumen resmi yang disampaikan kepala daerah dan data yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Kami temukan adanya perbedaan data signifikan, termasuk selisih Rp74 miliar pada komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi pengelolaan anggaran,” ungkap Galih.

Fraksi NasDem juga menyoroti pembiaran terhadap keberadaan villa dan homestay ilegal di kawasan wisata selatan Lombok Tengah.

Fraksi menilai Pemda terlalu lemah dalam penindakan sehingga berdampak pada kerugian ekonomi daerah dan kerusakan lingkungan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pembiaran ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam penegakan aturan dan tata ruang. Wajah daerah kita dipertaruhkan di hadapan investor dan publik,” tandasnya.

Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, NasDem meminta pemerintah lebih serius dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Penempatan aparatur sipil negara (ASN), menurut mereka, harus bebas dari kepentingan politik dan didasarkan pada kompetensi.

“Fokus pembangunan jangan hanya fisik. SDM dan tata kelola yang bersih adalah kunci agar RPJMD tidak hanya jadi dokumen formalitas,” tambahnya.

Galih menutup pandangan Fraksi NasDem dengan penegasan bahwa seluruh kritik dan saran yang disampaikan bukan sekadar catatan normatif, melainkan harapan nyata agar pemerintahan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)

     

Sinergi Menuju UMKM Naik Kelas: Pelatihan Komprehensif dan Akses Mudah Jadi Prioritas

Okenews.net-Upaya peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan langsung pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan Ibu Wakil Presiden Silvi Gibran ke lapangan, menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah pelaku UMKM.


Program terencana dan berkesinambungan pun digencarkan. Sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina, menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi dapat mendorong kemajuan UMKM secara menyeluruh.

Pertamina, melalui berbagai inisiatifnya, turut mengambil peran dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.


Asisten II Setda Lombok Timur, Ahmad Masfu, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses serta dukungan penuh bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Lombok Timur. Pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas dan pendampingan, termasuk pelatihan yang menyeluruh.


"Jika ada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pelaku UMKM binaan Pertamina, silakan datang ke Rumah BUMN," ujarnya pada Rabu (11/06/2025).


Ia menekankan pentingnya pelatihan komprehensif dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing para pelaku UMKM. Tujuannya, agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.


"Punya skill dan manajemen yang baik adalah fokus utama kami. UMKM harus naik kelas," tambahnya.


Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga keterampilan teknis. Semua ini dirancang agar pelaku UMKM mampu mengelola produk dan merek secara profesional.


Masfu juga menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan sektor UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi dan pemikiran kolaboratif antar-lembaga adalah elemen penting untuk mencapai hasil optimal.


Dengan dukungan penuh dari pemerintah baik melalui kebijakan, fasilitas, maupun pelatihan diharapkan ekosistem UMKM dapat berkembang lebih subur. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat diharapkan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, memungkinkan lebih banyak UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.


"Kami di pemerintahan berharap, dengan dukungan penuh ini, para pelaku UMKM di Lombok Timur bisa terus tumbuh dan berkembang menuju masa depan yang lebih baik," tutupnya.


Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Presiden Corporate Secretary PT Pertamina, Rudi Arif Yanto, menegaskan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.


"Kami di Pertamina meyakini bahwa kemajuan UMKM adalah cerminan kemajuan bangsa. Melalui program kemitraan dan pelatihan terintegrasi, kami menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM agar tumbuh dan berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional," ungkapnya.


Ia menambahkan, dukungan Pertamina tidak hanya terbatas pada aspek permodalan, tetapi juga mencakup pelatihan manajemen, pemasaran digital, dan perluasan akses pasar. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat sinergi antar-lembaga demi kemajuan UMKM Indonesia.


"Di Pertamina, kami tidak hanya memberikan bantuan modal, tapi juga fokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM, mulai dari manajemen hingga akses pasar. Semua ini kami lakukan untuk mendukung kemajuan UMKM secara menyeluruh," tutup Rudi.

     

Setelah Pesta Daging Idul Adha, Lotim Justru Bebas Ledakan Penyakit: Warga Kini Makin Bijak!

Okenews.net- Perayaan Idul Adha 1446 H/2025 M di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berlangsung meriah. Ribuan hewan kurban disembelih dan daging melimpah di meja makan warga. Namun, di balik kemeriahan "pesta daging" ini, ada kabar menggembirakan: kondisi kesehatan masyarakat tetap stabil, tanpa lonjakan kasus penyakit.


Dinas Kesehatan (Dinkes) Lotim memastikan bahwa pasca-Idul Adha, tidak terjadi peningkatan signifikan kasus kolesterol tinggi, hipertensi, maupun gangguan pencernaan. Hal itu berdasarkan laporan seluruh puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan.


“Laporan dari semua PKM sudah kami terima. Tidak ada peningkatan signifikan penyakit yang biasa dikaitkan dengan konsumsi daging berlebih,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Lotim, Dr. H. Fathurrahman, Selasa (10/06/2025).


Sebaliknya, lanjutnya, kasus yang menonjol justru adalah pneumonia pada bayi, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada orang dewasa, serta diare — keluhan yang tidak berkaitan langsung dengan konsumsi daging kurban.


Fenomena ini, menurut Fathurrahman, menunjukkan bahwa masyarakat Lombok Timur semakin bijak dalam menyikapi tradisi makan daging saat Idul Adha. Kesadaran akan pentingnya porsi makan seimbang dan gizi yang cukup tampaknya kian mengakar.


“Daging, apalagi kambing, memang lezat. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, bisa jadi bumerang. Untungnya, masyarakat kita makin paham soal itu,” ucapnya.


Walau demikian, Dinkes tetap mengimbau warga terutama yang memiliki riwayat kolesterol dan tekanan darah tinggi untuk tetap waspada. Pola makan seimbang, rutin berolahraga, dan tidur cukup menjadi kunci utama menjaga kesehatan.


“Masalahnya bukan pada daging, tapi pola hidup. Jangan makan daging terus, tapi lupa olahraga dan malas makan sayur atau buah,” tegas Fathurrahman.


Ia juga memberi apresiasi terhadap kebiasaan warga Lotim yang menanam pohon buah di pekarangan rumah. Kebiasaan ini dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara mandiri dan ekonomis.


“Buah tinggal petik, murah dan menyehatkan. Ini kekuatan tersembunyi masyarakat kita dalam menjaga daya tahan tubuh,” tambahnya.


Dinkes Lotim optimistis, jika pola hidup sehat ini terus dijaga, Lombok Timur bisa menjadi contoh daerah yang mampu mengelola lonjakan konsumsi daging tanpa harus dibarengi lonjakan penyakit.


“Kalau pola ini dijaga, Lotim bisa jadi contoh daerah sehat, meski habis pesta daging,” tutup Fathurrahman dengan senyum.

Selasa, 10 Juni 2025

     

Dinas Kesehatan Lotim Perkuat Peran Kader Posyandu Lewat Sekolah Integra dan Pelatihan KAP Komunitas

Okenews.net- Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Dikes Lotim) menggelar Sekolah Kader Integra dan Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) Komunitas di dua lokasi berbeda, yakni Posyandu Kasih Bunda, Dusun Semang, Desa Jenggik, dan Posyandu Serumpun Bambu di Labuan Lombok.


Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan peran kader posyandu dalam menyampaikan edukasi kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan keluarga berisiko stunting.


Kepala Dinas Kesehatan Lotim, H. Fathurrahman, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan menguatkan keterampilan kader dalam edukasi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting melalui pendekatan komunikasi yang efektif di tingkat komunitas.


“Sekolah Kader Integra adalah inovasi kami untuk mengintegrasikan berbagai program kesehatan, sekaligus melatih kader dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan secara tepat sasaran. Komunikasi yang baik sangat penting agar informasi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh masyarakat,” ujar Fathurrahman saat ditemui, Selasa (10/6/2025).


Selain pelatihan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan makanan bergizi secara simbolis kepada ibu hamil, berupa telur dan paket makanan sehat. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan asupan nutrisi ibu hamil guna mencegah risiko stunting pada anak.


Fathurrahman menegaskan bahwa posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan di tingkat desa harus didukung oleh kader yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang memadai.


“Kami berharap para kader yang telah dilatih dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya, terutama dalam mendukung program percepatan penurunan stunting di Lombok Timur,” tambahnya.


Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para kader dan masyarakat. Mereka menilai langkah Dinas Kesehatan ini sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat layanan kesehatan dasar dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan ibu-anak sejak dini.


Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi