www.okenews.net

Rabu, 07 Januari 2026

Sekda Lotim Apresiasi Kolaborasi Penyuluh hingga TNI, Swasembada Beras Dianggap Prestasi Besar

Sekertaris Daerah Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan swasembada beras, khususnya di wilayah Lombok Timur. Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, saat menghadiri Tasyukuran Swasembada Pangan, Rabu (07/01/2026).

Sekda menegaskan bahwa pencapaian swasembada beras bukanlah hal mudah, namun dapat terwujud berkat kolaborasi yang kuat lintas sektor, mulai dari tenaga penyuluh pertanian, Kodim 1615 Lombok Timur, petani, Bulog, Pupuk Indonesia, hingga berbagai pihak terkait lainnya.


“Swasembada beras ini adalah hasil kerja kolektif. Tanpa kolaborasi yang solid antara penyuluh, TNI, petani, Bulog, dan stakeholder lainnya, capaian ini tidak mungkin terwujud,” ujarnya.


Ia juga mengingatkan bahwa beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan kerap memicu fluktuasi harga. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan di daerah.


Tak hanya soal produksi, Sekda turut menyoroti meningkatnya kesejahteraan petani. Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) NTB, termasuk Lombok Timur, pada Desember mencapai 134,14, atau naik 4,50 persen dibandingkan bulan sebelumnya.


“Ini patut kita syukuri. Artinya, swasembada tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” tutupnya.


Sementara ditempat yang sama, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur mengaku sempat skeptis terhadap terwujudnya swasembada beras. Namun, keberhasilan saat ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi yang kuat mampu menghasilkan capaian besar.


“Harapan kami, swasembada ini tidak hanya bertahan satu atau dua tahun, tetapi terus berlanjut. Kuncinya ada pada sinergi di lapangan antara penyuluh, TNI, Polri, dan petani,” tegasnya.


Sementara itu, Ketua DPD Perhiptani Lombok Timur, Lalu Muhammad Zainudin, menegaskan komitmen penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan nasional menuju swasembada pangan.


“Kami akan terus memperkuat peran penyuluh dan meningkatkan sinergi dalam pembangunan sektor pertanian,” ujarnya.


Kegiatan tasyukuran tersebut merupakan bagian dari rangkaian panen raya nasional yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat.


Kanwil BPN NTB Turun Langsung ke Lombok Utara, Pastikan PTSL dan PDDM TA 2025 Tuntas dan Berkualitas

ATR/BPN Lombok Uatara

Okenews.net- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Data Dasar Pertanahan (PDDM) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Selasa (06/01/2026).


Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Stanley, bersama jajaran, sebagai bentuk penguatan pengawasan serta pengendalian terhadap tahapan akhir pelaksanaan PTSL dan evaluasi penyelesaian program PDDM.


Dalam pelaksanaannya, tim Kanwil BPN NTB melakukan pemeriksaan laporan progres kegiatan, verifikasi kelengkapan serta keabsahan dokumen pertanahan, hingga penilaian kualitas data fisik dan data yuridis. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dan diskusi langsung dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.


Tak hanya pemeriksaan administrasi, tim monev juga melakukan peninjauan lapangan pada lokasi kegiatan PTSL. Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menjaga kualitas hasil program sebelum sertipikat diserahkan kepada masyarakat.


“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” tegas Stanley


Melalui monev tersebut, Kanwil BPN NTB berharap kualitas dan capaian pelaksanaan PTSL dan PDDM di Kabupaten Lombok Utara dapat terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama program, yakni memberikan kepastian hukum hak atas tanah, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Dengan pengawasan yang optimal, percepatan penyerahan sertipikat PTSL Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat diharapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.


Riset Akademik Sekda Lombok Timur Temukan Celah Penanganan Stunting di Daerah

Pojok Jurnalis, Forum Jurnalia Lombok Timur (FJLT)

Okenews.net- Upaya penurunan angka stunting di Lombok Timur dinilai memerlukan terobosan baru yang tidak semata bertumpu pada birokrasi dan anggaran. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi “Pojok Jurnalis” yang digelar Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT), Selasa malam (06/01/2026), dengan agenda utama membedah disertasi doktoral Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik.


Dalam forum tersebut, Juaini memaparkan hasil riset mendalam yang melatarbelakangi disertasinya berjudul “Model Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Timur”. Ia menyoroti fenomena stagnasi penanganan stunting, meskipun intervensi pemerintah terus digencarkan.


“Kita punya regulasi, anggaran, dan struktur kelembagaan yang lengkap, tetapi dampaknya belum signifikan di tingkat keluarga. Ini menunjukkan ada jurang antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat,” tegas Juaini.


Data menunjukkan, Lombok Timur masih berada di posisi bawah dalam capaian penurunan stunting di NTB, tepatnya peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota. Kondisi ini, menurut Juaini, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan kebijakan yang terlalu fokus pada capaian administratif (output), namun abai pada perubahan perilaku masyarakat (outcome).


Berbeda dari riset kebijakan pada umumnya, Juaini mengaku terjun langsung ke lapangan dengan tinggal bersama keluarga berisiko stunting di Kecamatan Masbagik dan Kembang Kuning. Dari pengalaman tersebut, ia menemukan bahwa akar persoalan stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.


“Ada ibu yang tidak menyusui bukan karena tidak mampu, tetapi karena persepsi sosial yang keliru dan kurangnya pemahaman. Faktor stigma dan budaya sangat kuat memengaruhi perilaku,” ungkapnya.


Temuan inilah yang kemudian melahirkan sebuah pendekatan baru bernama SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting).


Model SIPETAS dirancang sebagai kritik terhadap pola konvensional penanganan stunting. Juaini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III meliputi sumber daya, birokrasi, disposisi, dan komunikasi dengan kekuatan modal sosial dan kearifan lokal.


Pendekatan ini menempatkan tokoh informal seperti tuan guru, tokoh adat, dan pemimpin komunitas sebagai aktor utama perubahan.


“Di banyak desa, suara tokoh agama dan tokoh adat jauh lebih didengar dibandingkan instruksi birokrasi. Ini potensi besar yang selama ini belum dimaksimalkan,” jelas Juaini.


Keunggulan SIPETAS lainnya adalah pendekatan komunikasi berbasis budaya dan agama, sehingga pesan kesehatan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, model ini dinilai berkelanjutan karena menitikberatkan pada perubahan kesadaran, bukan ketergantungan pada anggaran.


Diskusi ini menghadirkan sejumlah panelis, di antaranya Dr. Amrullah (Staf Ahli Gubernur NTB), Saparwadi (aktivis sosial), serta tokoh agama dan peneliti. Para panelis sepakat bahwa SIPETAS mampu menjawab tantangan klasik di daerah berkembang, di mana kepatuhan sosial seringkali lebih kuat kepada tokoh informal dibandingkan institusi formal negara.


Model ini juga dinilai adaptif karena memperhitungkan perbedaan karakter sosial antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Lombok Timur.

Menuju Kebijakan Resmi Daerah

Setelah melalui forum diskusi publik, disertasi Juaini dijadwalkan menjalani Sidang Terbuka Program Doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 9 Januari 2026.

Juaini berharap, hasil risetnya tidak berhenti sebagai dokumen akademik semata.


“Saya ingin SIPETAS bisa diadopsi ke dalam RPJMD Lombok Timur, agar kebijakan penurunan stunting benar-benar menyentuh akar persoalan dan menjamin masa depan generasi yang lebih sehat,” pungkasnya.


Selasa, 06 Januari 2026

Hadapi Program 2026, Sekjen ATR/BPN Tekankan Kolaborasi Lintas Biro dan Penguatan Jabatan Fungsional

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.

Okenews.net-Menyongsong pelaksanaan program kerja tahun 2026, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Pengarahan Sekretaris Jenderal kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Setjen, Senin (05/01/2026).

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya memperkuat kerja sama lintas biro guna memastikan seluruh program kementerian berjalan optimal dan selaras.

“Memulai tugas-tugas kita di tahun 2026 ini, mari kita bareng-bareng kerja sama untuk hal yang substantif, utamanya pada pemenuhan tugas dan fungsi kesekjenan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat memimpin rapat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sekjen menegaskan bahwa ego sektoral masih menjadi tantangan dalam organisasi birokrasi. Karena itu, ia mendorong setiap unit kerja untuk saling melengkapi dan tidak bekerja secara terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri. Ketika unit teknis bicara penyelesaian berkas pertanahan, Kesekjenan harus berpikir apa yang bisa dilakukan, mulai dari perencanaan, eksekusi kegiatan, hingga evaluasi SOP,” jelasnya.

Ia mencontohkan peran strategis biro-biro di lingkungan Setjen, seperti Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Manajemen Risiko, yang memiliki tanggung jawab memastikan prosedur kerja berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi.

Selain kolaborasi lintas biro, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti peran strategis Jabatan Fungsional yang dinilai semakin krusial dalam mendukung kinerja biro secara teknis dan profesional.

“Jabatan Fungsional menjadi posisi yang semakin hari semakin dibutuhkan. Mereka adalah pelaksana tugas teknis sesuai kompetensinya, sementara pejabat struktural memikirkan arah dan masa depan organisasi serta bagaimana memberdayakan fungsional-fungsional ini,” tegas Dalu.

Pengarahan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi internal Setjen ATR/BPN dalam menghadapi tantangan dan target kinerja tahun 2026.

DPRD Lombok Timur Tetapkan Renja 2026, Komitmen Perkuat Kinerja dan Pengawasan

DPRD Lombok Timur

Okenews.net- Suasana ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur berlangsung khidmat saat Rapat Paripurna VII Masa Sidang II Tahun 2026 digelar. Satu per satu anggota dewan menempati kursinya, menandai dimulainya agenda penting penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun Anggaran 2026.


Rapat ini bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi menjadi momentum strategis untuk memastikan arah kerja lembaga legislatif daerah berjalan lebih terukur, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.


Sekretaris DPRD Lombok Timur, Iswan Rakhmadi, mengawali sidang dengan menyampaikan laporan kehadiran anggota dewan. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dinyatakan sah dan resmi dibuka. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, bersama unsur pimpinan dewan.


Dalam pemaparannya, pimpinan DPRD menjelaskan bahwa Renja 2026 mencakup berbagai agenda strategis, mulai dari rapat Badan Musyawarah, rapat paripurna, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda), hingga kegiatan bimbingan teknis bagi anggota dewan.


Selain itu, agenda reses, kunjungan kerja, rapat komisi dan alat kelengkapan dewan, rapat dengar pendapat, serta penyerapan aspirasi masyarakat juga menjadi bagian integral dalam rencana kerja tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan itu dirancang guna mengoptimalkan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.


“Penetapan rencana kerja DPRD tahun anggaran 2026 dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD agar lebih terukur, terarah, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan,” jelas Iswan.


Setelah melalui pembahasan dan mendapat persetujuan peserta rapat, disampaikan Rancangan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persetujuan Dewan terhadap Renja DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut kemudian ditetapkan secara resmi dalam rapat paripurna.


Dengan disahkannya Renja 2026, DPRD Lombok Timur menegaskan komitmennya menjalankan tugas kelembagaan secara optimal. Dokumen ini menjadi pijakan strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.


Bagi DPRD, tahun 2026 bukan sekadar deretan agenda dan jadwal rapat, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan yang lahir dari ruang sidang benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

Senin, 05 Januari 2026

LKS Istiqomah Boyemare Bersama BAZNAS Lotim Salurkan Bantuan untuk Lansia dan Anak Yatim

Baznas Lombok Timur

Okenews.net- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (LKSA–LKSLU) Istiqomah Desa Boyemare bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat jompo dan anak yatim, Senin, 05/01/2026


Kegiatan yang berlangsung di Dusun Montong Belo, Desa Boyemare ini menyasar sebanyak 100 penerima manfaat, berupa paket sembako dan uang santunan. Acara berlangsung penuh haru dan kebahagiaan, dihadiri oleh pengurus LKS Istiqomah, tokoh masyarakat, perwakilan FKDM Sakra Barat, serta BAZNAS Lombok Timur.


Ketua LKS Istiqomah, Fahrurrozi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur dan BAZNAS Lombok Timur atas dukungan yang terus diberikan kepada masyarakat Desa Boyemare.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Lombok Timur dan BAZNAS Lombok Timur yang selalu hadir saat masyarakat kami membutuhkan. Ini adalah upaya tulus kami untuk membantu warga, mencarikan solusi agar mereka tetap bisa tersenyum dan merasa diperhatikan,” ungkap Fahrurrozi.


Ia menegaskan, LKS Istiqomah akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Menurutnya, keberpihakan kepada masyarakat kecil merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.


“Kami akan selalu hadir untuk masyarakat bawah, terlebih dalam urusan kemanusiaan. Ini juga bagian dari komitmen kami membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan,” imbuhnya.


Sementara itu, perwakilan BAZNAS Lombok Timur, M. Ilham Jauhari, selaku Kasubag Administrasi dan SDM, menyampaikan bahwa sinergi dan kebersamaan menjadi kunci dalam menghadirkan kebermanfaatan bagi umat.


“Soal kemaslahatan umat, kita harus bergandengan tangan membantu sesama. Melihat senyum para mustahik adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami,” tutupnya.

Ketua DPRD Lotim Dorong Perda Pariwisata Adat, Tata Kelola Selama Ini Dinilai Masih “Liar”

Ketua DPRD Lombok Timur

Okenews.netDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur terus mengebut penyelesaian sejumlah agenda kebijakan strategis yang sempat tertunda hingga akhir tahun 2025. Salah satu fokus utama adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pariwisata Adat serta pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat dan desa adat.


Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah, khususnya sektor pariwisata.


“Di akhir tahun 2025 kemarin, kami fokus menyelesaikan agenda-agenda kebijakan yang sempat tertunda, baik kebijakan pusat maupun daerah, termasuk efisiensi dan pemangkasan anggaran,” ujar Muhammad Yusri saat diwawancarai, Senin (05/01/2026).


Yusri menyoroti kondisi tata kelola pariwisata di Lombok Timur yang selama ini dinilai belum maksimal dan cenderung berjalan tanpa arah yang jelas.


“Harus kita akui, tata kelola pariwisata kita selama ini masih terkesan liar dan belum terkelola dengan baik. Karena itu, Perda ini sangat penting sebagai landasan hukum dan pedoman bersama,” tegasnya.


Menurutnya, keberadaan Perda Pariwisata Adat diharapkan mampu mengarahkan pengelolaan sektor pariwisata agar lebih profesional, terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


“Kita ingin pariwisata Lombok Timur dikelola secara strategis. Daerah lain seperti Bali bisa menjadi contoh bagaimana pariwisata mampu meningkatkan PAD secara signifikan,” jelas Yusri.


Saat ini, pembahasan Raperda tersebut telah memasuki tahap pertengahan dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat. Yusri menyebutkan bahwa proses penyusunannya juga berangkat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pengelolaan pariwisata yang lebih maksimal dan berkeadilan.


“Perda ini lahir dari aspirasi masyarakat. Bukan hanya soal PAD, tapi juga bagaimana kesejahteraan para pengelola pariwisata di lapangan bisa meningkat,” katanya.


Dalam pembahasannya, DPRD Lombok Timur memastikan seluruh substansi Raperda disinkronkan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.


“Kami sangat berhati-hati. Semua dibahas dengan mengacu pada Ripparda supaya tidak melanggar aturan di atasnya,” tutup Yusri.


Awal 2026, Presiden Prabowo Tinjau 600 Rumah Hunian Korban Bencana di Sumatra

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

Okenews.net Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengawali tahun 2026 dengan meninjau langsung pembangunan rumah hunian bagi korban bencana alam di Sumatra. Kunjungan tersebut dilakukan pada hari pertama tahun baru, dengan fokus pada 600 unit pertama dari total 15.000 rumah yang tengah dibangun oleh Danantara.

Pemerintah menunjukkan respons cepat pascabencana yang terjadi sekitar satu bulan lalu. Hingga kini, lebih dari 1.000 unit rumah hunian telah rampung dibangun dan tersebar di tiga provinsi. Proses pembangunan masih terus berlanjut, disertai dengan perbaikan berbagai fasilitas publik secara bertahap.

Salah satu lokasi pembangunan berada di Aceh Tamiang. Rumah hunian di kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan warga, seperti akses WiFi gratis, air bersih, listrik, tempat ibadah, fasilitas bermain anak, serta akses jalan yang memadai dan terhubung langsung dengan jalan utama.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan para korban bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan nyaman. Pembangunan hunian ini menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana alam.

Minggu, 04 Januari 2026

Gubernur NTB Merasa Bangga Berada di Tengah Ribuan Jema'ah Dayama Jerowaru

Ponpes Darul Yatama Wal Masakin, Jerowaru
Okenews.net- Ribuan Jema'ah dari berbagai daerah di Pulau Lombok memadati lokasi Peringatan Haul ke-42 Wafatnya TGH. Muh. Mutawalli sekaligus Harlah ke-72 berdirinya Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Yatama Wal Masakin (Dayama) Jerowaru, Minggu, 04/01/2026.

Acara yang digelar di lingkungan Ponpes Dayama Jerowaru berlangsung khidmat dan dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dirangkai dengan pengukuhan pengurus Ikatan Santri dan Alumni Dayama (IKSADA), yang diketuai Dr. Sirajun Nasihin, Sekretaris, Joyo Supeno dan Zohri Ratna sebagai Bendahara.

Dengan dikukuhkannya pengurus IKSADA, diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam mendukung dan mengembangkan Yayasan Dayama Jerowaru, serta keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelaksanaan Haul dan Harlah tahun ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan paket sembako dari Baznas Provinsi NTB.

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan syukurnya bisa berada di tengah-tengah keluarga besar dan ribuan jemaah Yayasan Dayama Jerowaru dalam momentum yang sangat mulia.

Miq Iqbal sapa'an akrab Gubernur NTB itu juga menyebut, salah satu inspirasi yang membuat dirinya pulang untuk membangun daerah di dapat dari Yayasan Dayama.

“Salah satu inspirasi saya untuk pulang kampung, saya dapatkan juga dari pondok Pesantren Darul Yatama Wal Masakin, sehingga saya merasa bahwa saya adalah gubernurnya yatama Wal masakin (Yatim dan orang miskin,“ ujarnya.

Miq Iqbal juga terus berdo'a agar selalu menjadi pemimpin yang dicintai masyarakat dan dicintai masyarakat. Semoga harapan yang dititipkan lewat dirinya bisa dilaksanakan untuk terus memperhatikan yatim dan masyarakat kurang mampu menjadi lebih sejahtera.

Pada kesempatan itu juga, Miq Iqbal menyampaikan komitmennya untuk mulai membangun wilayah selatan, sehingga pembangunan jalan Bypass Lembar - Kayangan dipilih melalui jalur selatan.

“Insya Allah mulai tahun 2027 kita akan membangun jalan bypass dari lembar sampai ke kayangan dan sengaja kita pilih lewat selatan supaya membawa gerakan pembangunan, disamping untuk mempercepat jalur logistik,“ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Dayama Jerowaru, TGH. Saiful Islam Sibawaihi dalam tausiyahnya mengajak seluruh jema'ah untuk bersama-sama membangun Yayasan yang ditinggalkan oleh pendirinya yakni TGH. Muhammad Mutawalli.

“Hari ini Yayasan kita sudah berusia 72 tahun dan 42 tahun sudah ditinggalkan oleh pendirinya. Alhamdulillah kita bisa terus berjalan berkat dukungan kita semua,“ ujarnya.

Dirinya juga memaparkan bahwa sampai saat ini, Yayasan Dayama Jerowaru terus meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari tingkat RA sampai Sekolah Tinggi.

“Alhamdulillah saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibawaihi Mutawalli (STIT Wali) sedang berproses untuk penambahan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Pendidikan Agama Islam (PAI),“ paparnya.

Sambut KUHP Baru 2026, Kemenimipas Siapkan 968 Lokasi Pidana Kerja Sosial

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto
Okenews.net– Menjelang implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penerapan pidana non-pemenjaraan. Sebanyak 968 lokasi kerja sosial telah disiapkan sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial di seluruh Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan kesiapan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) di seluruh daerah dengan pemerintah daerah serta mitra terkait.

“Melalui Kepala Bapas di seluruh Indonesia, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra untuk mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” ujar Agus, Sabtu (03/01/2026).

Agus menjelaskan, 968 lokasi tersebut mencakup berbagai fasilitas publik, mulai dari sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, hingga pesantren, yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi kerja sosial bagi terpidana.

Selain itu, Kemenimipas juga menyiapkan 94 Griya Abhipraya (GA) yang dikelola oleh Bapas untuk mendukung proses pembimbingan selama pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Sebanyak 1.880 mitra di Griya Abhipraya Bapas telah siap terlibat. Pembimbingan akan disesuaikan dengan hasil asesmen atau penelitian kemasyarakatan (litmas) yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta berdasarkan putusan hakim dan eksekusi jaksa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Agus berharap penerapan pidana kerja sosial dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan overcrowding di lapas dan rutan, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan.

“Harapannya, warga binaan yang kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang mandiri secara keterampilan dan ekonomi, menyadari kesalahannya, serta tidak mengulangi tindak pidana,” tegasnya.

Ia juga menargetkan kebijakan ini mampu menekan angka residivisme hingga nol, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari persiapan, Kemenimipas telah mengirimkan surat resmi kepada Ketua Mahkamah Agung pada 26 November 2025, yang memuat daftar lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.

Sebelumnya, melalui 94 Bapas di seluruh Indonesia, Kemenimipas telah melakukan uji coba pelaksanaan kerja sosial pada periode Juli hingga November 2025. Program ini melibatkan 9.531 klien, dengan dukungan mitra dari unsur pemerintahan maupun lembaga nonpemerintah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 2.686 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang siap bertugas. Pihaknya juga telah mengusulkan penambahan 11 ribu PK, serta pembangunan 100 unit Bapas dan Pos Bapas baru guna memperkuat implementasi KUHP baru.

Jumat, 02 Januari 2026

Di Balik Angka 494 Prestasi MAN 1 Lotim: Ada Kepemimpinan Guru SenenG

M. Nurul Wathoni (dok/ist)
Ditulis oleh: Hanapi (Penggagas Guru Lauq Indonesia) 

Angka 494 prestasi yang ditorehkan MAN 1 Lombok Timur (Lotim) sepanjang 2025 sekilas tampak seperti statistik keberhasilan yang menakjubkan bahkan fantastis. Namun, jika prestasi hanya dibaca sebagai angka, maka kita sedang menyederhanakan sebuah kerja intelektual, kultural, dan kepemimpinan panjang menjadi sekadar deret numerik. Dalam dunia pendidikan, angka tidak pernah berdiri sendiri. Ia merupakan jejak dari proses berpikir, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi dalam memimpin.

Tulisan ini berangkat saat penulis membaca pemberitaan media online yang mengangkat capaian prestasi MAN 1 Lombok Timur sepanjang tahun 2025 sebagai sebuah fenomena yang luar biasa. Media menarasikan capaian ini dengan diksi fantastis dan melampaui ekspektasi, seraya menyebutkan madrasah sebelumnya menetapkan target 360 prestasi, sebuah target yang disusun melalui kalkulasi simbolik satu hari satu prestasi sebagai representasi komitmen institusional terhadap budaya unggul dan produktivitas akademik. Target tersebut pada mulanya diposisikan sebagai standar ambisius namun realistis, yang mencerminkan keseriusan lembaga dalam merancang orientasi prestasi secara terukur.

Namun demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa realisasi prestasi MAN 1 Lombok Timur jauh melampaui proyeksi perencanaan awal. Hingga akhir tahun 2025, jumlah prestasi yang berhasil dikoleksi mencapai 494 capaian, sebuah angka yang tidak sekadar menembus batas target, tetapi mengindikasikan adanya daya dorong sistemik yang bekerja melampaui kalkulasi teknokratis. Pada titik ini, angka prestasi tidak lagi dapat dipahami sebagai hasil penjumlahan keberhasilan individual, melainkan sebagai refleksi dari dinamika kelembagaan yang lebih dalam meliputi kepemimpinan, tata kelola, budaya akademik, serta internalisasi nilai kompetitif yang berkelanjutan.

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk menempatkan capaian prestasi tersebut bukan hanya sebagai objek kekaguman publik, sebagaimana direpresentasikan dalam narasi media massa, tetapi sebagai fenomena pendidikan yang layak dibaca secara analitis dan kritis. Media online merekam dan menyebarluaskan hasil akhirnya, tulisan ini berupaya menganalisis lapisan permukaan tersebut dengan menginterpretasi angka 494 sebagai teks sosial dan institusional, penanda bekerja dan matangnya sistem pendidikan yang telah berhasil mentransformasikan prestasi dari sekadar target kuantitatif menjadi bagian dari peradaban akademik yang terlembagakan.

Prestasi memang lahir dari kerja keras siswa. Bakat, disiplin latihan, dan daya juang peserta didik adalah fondasi utama. Namun, sejarah pendidikan menunjukkan bahwa prestasi kolektif yang berulang dan berkelanjutan hampir selalu berakar pada kepemimpinan yang kuat. Di titik inilah sosok Kepala Madrasah MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni (Guru SenenG, sembek/julukan) menjadi variabel kunci yang tidak dapat diabaikan.

Konteks ini, prestasi sebagai produk pemikiran, bukan kebetulan. Dalam literatur kepemimpinan pendidikan, sekolah atau madrasah berprestasi jarang lahir dari kebetulan. Hallinger (2011) menegaskan kepala sekolah adalah instructional leader yang menentukan arah mutu pembelajaran dan budaya prestasi. Artinya, prestasi bukan sekadar hasil kompetisi, melainkan produk dari cara berpikir dan cara memimpin.

Guru SenenG dapat diposisikan sebagai sosok pemikir pendidikan, bukan sekadar pelaksana administrasi. Ia membaca prestasi bukan sebagai tujuan sesaat, melainkan sebagai indikator sehatnya proses pendidikan. Cara pandang ini penting, sebab seperti ditegaskan Michael Fullan (2014), Perbaikan berkelanjutan bergantung pada kepemimpinan yang bijaksana, konsisten, dan berlandaskan moral. Keberlanjutan prestasi MAN 1 Lotim dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kepemimpinan yang tidak reaktif, tetapi reflektif dan terencana.

Sekali lagi, angka 494 menjadi masuk akal ketika dilihat sebagai hasil dari kepemimpinan yang menggerakkan sistem, bukan individu. Guru SenenG membangun madrasah sebagai ekosistem, guru diberi ruang berinovasi, siswa difasilitasi untuk menemukan dan mengasah bakat, serta prestasi dijadikan budaya, bukan proyek sesaat.

Bass dan Riggio (2006) menyebut tipe kepemimpinan semacam ini sebagai transformational leadership, yakni kepemimpinan yang mampu mengubah potensi laten menjadi energi kolektif. Dalam konteks MAN 1 Lotim, energi itu menjelma dalam prestasi yang lahir terus-menerus, lintas bidang dan lintas level kompetisi.

Lebih dari itu, Guru SenenG memperlihatkan apa disebut oleh Sergiovanni (2007) sebagai moral leadership. Ia memimpin dengan nilai, bukan semata instruksi. Ketika nilai keunggulan, disiplin, dan konsistensi hidup dalam diri pemimpin, nilai itu menjalar menjadi etos bersama. Prestasi pun tidak dipaksakan, tetapi tumbuh sebagai kesadaran institusional.

Angka 494 Sebagai Penanda “Peradaban” Akademik

Angka 494 juga tidak dapat direduksi sebagai sekadar agregasi numerik prestasi, melainkan harus dipahami sebagai penanda kematangan "peradaban" akademik MAN 1 Lombok Timur. Pada level ini, prestasi tidak lagi bersifat kontingen atau incidental, bergantung pada talenta individual atau momentum kompetisi, melainkan telah bertransformasi menjadi hasil sistemik dari ekosistem pendidikan yang terinstitusionalisasi secara kokoh. Dengan demikian, MAN 1 Lotim telah melampaui paradigma achievement-oriented institution menuju culture-driven academic institution, di mana prestasi merupakan konsekuensi inheren dari tata kelola, nilai, dan habitus kelembagaan yang mapan.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan Pierre Bourdieu, capaian tersebut merepresentasikan akumulasi institutionalized cultural capital yang berfungsi sebagai modal simbolik kolektif (Bourdieu, 1986). Modal ini tidak hanya memberikan legitimasi akademik dan sosial terhadap posisi madrasah dalam medan pendidikan, tetapi memiliki daya reproduksi struktural. Ketika modal simbolik telah terlembagakan, maka prestasi tidak lagi bergantung pada aktor individual tertentu. Siswa dapat berganti, arena kompetisi dapat berubah, namun sistem simbolik dan kultural yang telah terbentuk akan terus memproduksi keberhasilan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, angka 494 mengindikasikan terbentuknya habitus akademik yang stabil dan produktif, sebuah disposisi kolektif yang menormalisasi kerja keras intelektual, disiplin belajar, etos kompetitif yang sehat, serta orientasi pada keunggulan (excellence orientation). Habitus ini bukanlah produk kebijakan jangka pendek, melainkan hasil dari proses panjang internalisasi nilai, pembiasaan praksis, dan konsistensi kepemimpinan. Ketika habitus telah mengakar, prestasi tidak lagi dipersepsikan sebagai capaian luar biasa, tetapi sebagai konsekuensi logis dari praktik pendidikan sehari-hari.

Di sinilah pososi signifikansi kepemimpinan reflektif dan transformatif, kepemimpinan yang tidak berhenti pada fungsi administratif atau teknokratis, tetapi bekerja pada level epistemik dan kultural. Kepemimpinan semacam ini berorientasi pada pembangunan sistem, bukan sekadar pengelolaan program, pembentukan makna, dan bukan sekadar pencapaian target. Pemimpin tidak harus hadir dalam setiap detail operasional, karena sistem telah bekerja secara otonom melalui mekanisme kelembagaan yang tertata, adaptif, dan berkelanjutan.

Pada sisi yang lain, membaca 494 prestasi semata-mata sebagai manifestasi keunggulan individual siswa merupakan pendekatan yang bersifat reduksionistik dan mengabaikan dimensi struktural pendidikan. Prestasi tersebut adalah hasil dari kepemimpinan intelektual Guru SenenG yang secara sadar dan sistematis menjadikan prestasi sebagai tradisi institusional, bukan sebagai anomali statistik. Dalam kerangka ini, prestasi diposisikan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai indikator proses pendidikan dijalankan secara konsisten, reflektif, dan berorientasi pada keberlanjutan mutu.

Sejalan dengan pemikiran John Dewey (1938), pendidikan tidak dapat direduksi menjadi mekanisme persiapan menuju masa depan, melainkan merupakan praktik kehidupan sosial itu sendiri, ruang nilai, pengalaman, dan makna dibentuk secara dialektis dan berkesinambungan. Prestasi MAN 1 Lotim merupakan ekspresi dari kehidupan pendidikan yang dinamis, sebuah proses yang dirancang secara sadar, dipandu oleh visi intelektual, dan dijaga kesinambungannya melalui kebijakan kelembagaan yang konsisten.

Kepemimpinan Sasak sebagai Fondasi Kultural Prestasi

Ditelisik lebih dalam, capaian 494 prestasi MAN 1 Lombok Timur tidak hanya dapat dijelaskan melalui kerangka manajemen modern atau teori kepemimpinan pendidikan kontemporer. Namun penulis juga menilai hal ini berakar kuat pada etos kepemimpinan Sasak yang hidup dan dipraktikkan secara kontekstual. Nilai-nilai seperti wanen (keberanian), terpi (disiplin), teguq (tanggung jawab), beriuk tinjal (gotong royong), dan kupuq (kesetaraan) membentuk fondasi kultural yang memberi makna dan arah bagi praktik kepemimpinan di MAN 1 Lotim. 

Nilai wanen tercermin dalam keberanian kepemimpinan Guru SenenG menetapkan target yang tidak lazim, 360 prestasi dalam satu tahun di tengah realitas madrasah yang sering kali dibebani keterbatasan sumber daya. Keberanian ini bukan bentuk spekulasi, melainkan moral courage dalam istilah kepemimpinan pendidikan yakni keberanian mengambil keputusan strategis berbasis keyakinan bahwa potensi siswa dan guru dapat ditumbuhkan jika difasilitasi secara tepat. Dalam konteks Sasak, wanen tidak identik dengan nekat, tetapi dengan keberanian yang disertai perhitungan dan tanggung jawab sosial. Fakta bahwa capaian akhirnya justru mencapai 494 prestasi menunjukkan bahwa keberanian tersebut bekerja sebagai pemicu energi kolektif, bukan tekanan struktural.

Nilai terpi berperan sebagai penopang keberlanjutan prestasi. Disiplin dalam budaya Sasak bukan semata soal ke-patoh-an (taat), tetapi tentang keteraturan hidup dan konsistensi sikap. Dalam konteks madrasah, terpi menjelma menjadi tata kelola yang rapi, ritme pembinaan yang terjaga, serta standar mutu yang ditegakkan secara konsisten. Tanpa disiplin kolektif semacam ini, prestasi mudah menjadi peristiwa sesaat, bukan tradisi yang berulang.

Lebih dari itu, kepemimpinan Guru SenenG menunjukkan nilai teguq (tanggung jawab) moral dan institusional dalam memaknai prestasi. Prestasi tidak dibiarkan tumbuh tanpa arah, melainkan dikelola sebagai amanah pendidikan. Teguq tercermin dalam kesediaan pemimpin untuk memastikan setiap capaian berakar pada proses yang sehat, pembinaan yang adil, kompetisi yang bermartabat, serta keseimbangan antara prestasi dan pembentukan karakter. Tanggung jawab ini pula yang menjaga agar prestasi tidak menjadi tekanan psikologis bagi siswa, tetapi ruang aktualisasi diri yang manusiawi.

Nilai beriuk tinjal menghidupkan dimensi kolektif prestasi. beriuk tinjal tidak hanya hadir dalam bentuk kerja bersama, tetapi dalam pembagian peran yang saling melengkapi antara kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa, temasuk pembina dan pelatih. Prestasi MAN 1 Lotim bukan milik individu tertentu, melainkan milik komunitas madrasah secara keseluruhan. Dalam kerangka kepemimpinan modern, nilai ini sejalan dengan konsep distribute leadership, yakni kepemimpinan dipraktikkan sebagai kerja kolaboratif. 

Sementara itu, nilai kupuq (kesetaraan) menjadi prinsip etis yang memastikan bahwa ekosistem prestasi bersifat inklusif. Kesempatan berprestasi tidak dimonopoli oleh segelintir siswa unggulan, tetapi dibuka seluas-luasnya bagi seluruh peserta didik sesuai potensi masing-masing. Kupuq juga tercermin dalam relasi yang egaliter antara pemimpin dan warga madrasah, di mana ide, inisiatif, dan kontribusi dihargai tanpa sekat hierarkis yang kaku. Kesetaraan inilah yang memperluas basis prestasi dan memperkuat rasa memiliki terhadap madrasah.

Dengan demikian, kepemimpinan Guru SenenG dapat dibaca sebagai artikulasinya kearifan lokal Sasak dalam praktik kepemimpinan pendidikan modern. Wanen memberi arah visi, terpi menjaga konsistensi, teguq menegaskan tanggung jawab moral, beriuk tinjal menguatkan solidaritas, dan kupuq memastikan keadilan serta inklusivitas. Perpaduan nilai-nilai inilah yang menjelaskan mengapa prestasi MAN 1 Lombok Timur tidak berhenti sebagai lonjakan sesaat, melainkan tumbuh menjadi tradisi akademik yang berkelanjutan. 

Dalam konteks ini, angka 494 tidak sekadar merepresentasikan keberhasilan kuantitatif, tetapi menjadi penanda hidupnya kepemimpinan berbasis kearifan lokal dalam institusi pendidikan formal, sebuah bukti bahwa nilai-nilai budaya Sasak tetap relevan, bahkan strategis, dalam membangun peradaban akademik yang unggul dan berkeadilan.

#Penulis saat ini sedang menyelesaikan Program Doktoral di Universitas Pendidikan Ganesha-Singaraja

 

 


Kamis, 01 Januari 2026

PTSL Lombok Timur Tuntas 100 Persen, Ribuan Sertifikat Dikebut Diserahkan Awal 2026

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Darmawan Wibowo  

Okenews.netKantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Timur menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian membanggakan. Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berhasil dituntaskan 100 persen secara administratif dari total target sebanyak 10.296 bidang tanah.


Keberhasilan ini ditegaskan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Lombok Timur, Darmawan Wibowo, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat Bumi Gora.


“Alhamdulillah, untuk PTSL tahun 2025 sudah kita selesaikan 100 persen. Saat ini kami sedang mengebut proses penyerahan, sisanya akan kami tuntaskan di bulan Januari ini sesuai arahan pimpinan pusat dan provinsi,” ujar Darmawan saat ditemui di Selong, Jumat (02/01/2026).


Meski secara fisik program telah rampung, proses distribusi sertifikat kepada masyarakat masih terus berlangsung. Hingga awal Januari 2026, tercatat sekitar 5.000 sertifikat telah resmi diserahkan kepada pemilik hak.


Tak hanya fokus pada tanah masyarakat, Kantah Lombok Timur juga mencatat progres signifikan pada sertifikasi Barang Milik Negara (BMN). Sebanyak enam bidang aset instansi vertikal telah berhasil disertifikasi, termasuk saluran irigasi milik Balai Wilayah Sungai (BWS) serta fasilitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di bawah Kementerian Agama.


Selain itu, program lintas sektor bagi nelayan turut menjadi perhatian. Melalui kerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantah Lombok Timur menyasar wilayah pesisir, khususnya di Desa Pemongkong, dengan total 47 bidang tanah nelayan yang terus diproses dan diserahkan, bahkan selama masa libur akhir tahun.


Memasuki tahun 2026, Kantah Lombok Timur diproyeksikan kembali memperoleh porsi target PTSL terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun demikian, Darmawan mengingatkan adanya perubahan regulasi dalam penetapan lokasi (Penlok).


“Kalau sebelumnya penilaian hanya berdasarkan jumlah bidang, kini luas wilayah menjadi faktor penting dalam penentuan alokasi dari pusat,” jelasnya.


Saat ini, sebanyak 20 desa telah mengajukan usulan PTSL tahun 2026. Kantah Lombok Timur dijadwalkan melakukan proses validasi dan verifikasi lapangan sepanjang Januari guna memastikan usulan memenuhi ketentuan.


Ke depan, fokus pengembangan PTSL diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.


“Kami ingin memastikan program ini menyentuh wilayah yang selama ini belum tersentuh, terutama ke arah wilayah utara dan daerah lain yang potensi luasannya masih besar,” pungkas Darmawan.

Rabu, 31 Desember 2025

Serahkan SK 10.998 PPPK Paruh Waktu, Bupati Lombok Timur, Jangan Separuh-separuh Layani Masyarakat

Pemda Lombok Timur
Okenews.net– Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 10.998 pegawai pada penghujung tahun 2025. Penyerahan SK tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur dan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta direksi BUMD.

Dalam arahannya, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa diterimanya SK PPPK Paruh Waktu harus menjadi pemicu semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Kita harus mulai dengan hal-hal baru. Bukan berarti setelah menerima SK semangatnya selesai, tapi justru harus bergerak lebih cepat karena sudah diakui negara,” tegas Bupati di hadapan ribuan PPPK, Rabu, 31/12/2025


Ia juga mengingatkan agar status paruh waktu tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja. Menurutnya, disiplin, loyalitas, serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian tetap menjadi kewajiban utama seluruh aparatur.


“Jangan karena paruh waktu, lalu separuh-separuh melayani masyarakat,” ujarnya.


Bupati menambahkan, Pemerintah Daerah Lombok Timur terus berupaya mengusulkan agar PPPK Paruh Waktu ini dapat segera ditingkatkan statusnya menjadi PPPK Penuh Waktu. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah terhadap sumber daya aparatur, mengingat banyaknya program pembangunan dan pelayanan publik yang harus dijalankan.


Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi khusus kepada 10 orang PPPK yang akan segera memasuki masa purna tugas. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp5 juta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.


Diketahui, SK PPPK Paruh Waktu ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Sementara itu, penghasilan yang diterima tetap disesuaikan dengan gaji yang diperoleh sebelumnya.


Selain penyerahan SK, Pemda Lombok Timur juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Bantuan tersebut merupakan donasi dari ASN Pemda Lombok Timur sebesar Rp800 juta, ditambah Rp200 juta dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT), yang disalurkan melalui Bank NTB Syariah.


Langkah ini menunjukkan komitmen Pemda Lombok Timur tidak hanya dalam memperkuat pelayanan publik, tetapi juga kepedulian terhadap sesama di tengah musibah nasional.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi