www.okenews.net: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Selasa, 24 November 2020

Raperda Pesantren Disambut Baik, Ini Pernyataan Ketua KKM MA Wilayah I Lotim

OkeNews.net - Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren dan Madrasah disambut baik semua kalangan. 

Ketua KKM Wilayah I Lotim, M. Nurul Wathoni

Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKM) Madrasah Aliah (MA) Wilayah I Lombok Timur, M Nurul Wathoni, hal itu merupakan langkah tepat dalam memajukan pondok pesantren dan madrasah.


"Mengharukan, bercampur bahagia ketika kami mendengar ada inisiasi dari teman-teman dewan dari Fraksi PKB yang mengajukan RAPERDA Pontren dan Madrasah untuk menjadi PERDA," ungkap Wathoni pada wartawan di Selong, Selasa (23/11/2020).


Menurutnya, langkah ini cukup mengejutkan sekaligus merupakan angin segar bagi masyarakat yang bergelut di dunia pontren dan madrasah yang patut diapresiasi dan didukung ikhtiar PKB dan partai lain untuk menghadirkan Perda yang menjadi payung hukum eksekutif untuk melakukan perberdayaan pontren dan madrasah.


"Upaya ini adalah langkah mulia yang wajib kita dukung dan berikan apresiasi karena baru kali ini ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dari legislatif kita untuk mau berjuang membesarkan pontren dan madrasah yang seblumnya masih menjadi slogan kampanye," ungkapnya.


Lebih lanjut Wathoni mengatakan, fungsi pontren dan madrasah adalah membantu pemerintah melakukan pemerataan pendidikan bahkan pada 2 lembaga ini bertambah fungsinya dibidang keagamaan, sosial ekonomi dan seterusnya.


Oleh karena itu lembaga ini harus bisa dibantu oleh pemerintah agar pontren dan madrasah terasa tidak berjuang sendiri karena penting bagi semua pihak mendukung ikhtiar dari dewan Provinsi NTB untuk membuat PERDA yang nantinya menjadi payung hukum pemerintah daerah berbuat untuk madrasah. "Bagi kami, Raperda ini menjadi alas kami untuk menuntut hak kita di pemerintah," imbuhnya. 


Di tempat terpisah, TGH L Zainal Makruf salah satu pembina ponpes di wilayah Lotim bagian selatan ini mengungkapkan rasa terima kasihnya pada perjuangan anggota DPRD NTB untuk mengajukan Raperda. Ia berharap, Raperda itu dapat menjadi PERDA supaya ada kewajiban moral yang dilindungi regulasi bagi legeslatif untuk menggelontorkan bantuan materi dan moral pada peningkatan kapasitas dan mutu pontren serta madrasah di NTB semakin maju.


Ia menilai, selama ini gubernur atau bupati selalu beralasan tidak ada aturan yang menjadi alas untuk membantu madrasah dan seterusnya. "Karena itu, langkah PKB ini menjadi penting, yang harus didukung partai lainnya termasuk warga ponpes dan madrasah harus bantu doa supaya ikhtiar ini sukses," harapnya.

Kamis, 05 November 2020

Tiga Periode Sebagai DPRD, Ternyata Inilah Upaya yang Dilakukan H. Huspiani

OkeNew.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai PKB H. Huspiani sejak terpilih sebagai wakil rakyat terus melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat terutama konstituen yang telah membuatnya duduk manis di kursi dewan.

Anggota DPRD Lotim, H. Huspiani

Anggota dewan tiga periode itu memaparkan berbagai upaya yang telah ddilakukan selama ini. Selain menyapa dan membina warga, ia juga memberikan banyak program atau bantuan kepada masyarakat, di antaranya pengadaan sumur bor, pegerjaan talut, bantuan sosial seperti Musholla, Masjid, TPQ, dll. 


"Bantuan talut atau irigasi buat masyarakat sudah banyak karena kita berangkat hidup dari petani. Apabila irigasinya bagus maka insya Allah ada peningkatan kesejahteraan. Terkait volume bantuan talud irigasi dibagikan masing-masing subak," jelas H. Huspiani pada wartawan, Kamis (05/11/20).


Untuk bantuan sumur bor tahun 2021 kata Huspiani, diperioritaskan sekitar empat titik di wilayah Anjani Suralaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Adapun bantuan sumur bor pada tahun sebelumnya sudah kita realisasikan di Bagik Payung Timur, Lendang Bagik, Praida, dan Dusun Sukadana," papar legislator yang masih energik itu.


Terkait dengan reses, legislator DPRD Dapil 1 itu mengaku memperioritaskan wilayah atau dapil tempat pemilihannya kemarin. "Untuk reses, kita prioritaskan konstituen yang menjadi pemilih. Bantuannya berupa bantuan sosial seperti, bantuan pembangunan musholla, masjid, TPQ, dan lainnya," sambungnya. 


Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dirasakan masyarakat. "Semoga dengan bantuan yang sudah saya realisasikan kepada masyarakat atau konstituen yang sudah mendapatkan bantuan tersebut bisa bermanfaat. Terpenting saya sebagai wakil rakyat sudah melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban," ucapnya.

Selasa, 27 Oktober 2020

Paslon MANTHAB Kunjungi Pasar, Ini Harapan Pedagang Kecil Lombok Tengah

OkeNews.net - Ikhtiar pasangan calon (Paslon) H Masrun dan TGH Habib Ziadi yang dikenal dengan pasangan MANTHAB untuk meyakinkan pemilih pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang terus dilakukan dengan menyapa ratusan warga di sejumlah dusun dan desa di Lombok Tengah, NTB.


Tidak hanya warga dusun dan desa yang didatangi oleh pasangan MANTHAB, namun pasar atau lapak tempat jualan warga pun terus didatangi guna melihat aktivitas para pedagang. Saat bertemu ia melakukan dialog dan bincang-bincang seputar harapan warga pada pemerintah agar bisa mengembangkan usaha mereka.


Calon Wakil Bupati nomor urut 3 TGH Habib Ziadi mengataka, para pedagang kecil seperti penjual ikan dan sayur mayur sangat perlu diperhatikan, karena menurutnya, para pedagang kecil itu merupakan bagian penting sebagai pemasok kebutuhan masyarakat tiap hari.


"Para pedagang kecil seperti inilah yang perlu diprioritaskan kedepan, jika saya terpilih. Karena mereka salah satu penyalur kebutuhan sehari-hari masyarakat banyak. Dengan menjual ikan yang walaupun terbatas modal namun bisa dinikmati banyak orang," ujarnya pada wartawan di sela-sela kesibukannya, Selasa (27/10/2020).


TGH Habib berjanji akan berupaya keras dalam memperjuangkan rakyat agar bisa meningkatkan tarap perekonomiannya dengan cara memberikan tambahan modal untuk pedagang mikro kecil agar tidak putus dalam mengembangkan usahanya.


"Insya Allah, jika ada izin Allah untuk menjadikan Pasangan MANTHAB ini sebagai pemimpin, peningkatan perekonomian rakyat menjadi prioritas kami agar masyarakat Lombok Tengah lebih sejahtera," ungkapnya.


Ditegaskan, saat ini ia sedang melaksanakan program listrik tenaga surya atau matahari. "Hal ini sedang berjalan di seribu titik dan akan berlanjut pada 4 ribu titik di seluruh Lombok Tengah ini," tegasnya.


Salah seorang pedagang, Inak Siah mengaku sangat senang didatangi calon wakil bupati dengan nomor urut tiga (3) itu, pasalnya ia baru pertama kali disapa calon wakil bupati Lombok Tengah.


Ia bersyukur hari ini bisa bertemu langsung dengan calon wakil bupati TGH Habib yang langsung melihat keadaan masyarakat seperti pedagang kecil saat berdagang di pasar ini. Ibu yang kesehariannya duduk berjualan ikan di salah satu pasar yang ada di Lombok Tengah itu berharap paslon ini bisa membantu masyarakat.


Ia juga berharap agar paslon nomor urut 3 itu menang nanti saat pemilihan yang berlangsung 9 Desember mendatang dan bisa memberikan perubahan untuk kemajuan masyarakat Lombok Tengah.

Sabtu, 17 Oktober 2020

Lagi, Legislator PDI-P Lotim Turun Sapa Warga

OkeNews.net - Sesuai dengan jadwal reses sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Baiq Nurhasanah turun menyapa konstituennya. Kali ini ia menyapa masyarakat Dusun Alliqok Desa Korleko Kecamatan Labuan Haji, Sabtu (17/10/2020).


Hj Baiq Nurhasanah saat melakukan reses

"Reses kali ini kita laksanakan di Dusu Alliqok, Desa Korleko, Desa Bagik Payung Timur, dan Selong. Semua dusun yang dikunjungi ini merupakan dusun atau desa yang sebagian warganya pernah membantu saya untuk berjuang sehingga saya menjadi DPRD kembali," ujar Baiq Nurhasanah di sela-sela resesnya. 


BACA: Reses, Ini Pernyataan Legislator PDIP Lombok Timur 


Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) itu menyebutkan, kegiatan reses ini harus dilakukannya demi menjaga amanah dan nama baik dirinya kepada konstituen yang pernah memilihnya.


"Tetap saya katakan kegiatan reses ini merupakan hak masyarakat yang harus kita lakukan, selain memberikan bantuan, hubungan kita juga kita jaga baik, supaya keharmonisan itu tetap utuh," ujar Nurhasanah.


Anggota dewan dua periode ini juga menegaskan, pentingnya menyentuh konstituen merupakan salah satu bagian silaturrahmi dan memperkuat jaringan -jaringan sebagai legislatif. "Selain itu, dengan turun melalui reses ini banyak hal yang kita serap dari masyarakat untuk dijadikan bahan pembahasan," terangnya.


Reses kali ini ungkap Nur Hasanah, sama pola yang dilakukan dari sebelumnya yakni dengan memberikan bantuan dana kepada 75 warga atau konstituen. Reses itu juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh muda desa setempat.


Selain memberi bantuan dana Nurhasanah juga memberi bantuan seratus (100) masker dengan membagikannya langsung kepada masyarakat untuk digunakan langsung di saat reses tersebut.


Legislator PDI-P itu menghimbau kepada semua masyarakat agar tetap menjaga kekompakan serta tetap mengikuti arahan pemerintah dalam menghadapi pandemi corona yang saat ini melanda dunia.


"Semoga pertemuan kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita tercapai," harapnya. 

Kamis, 15 Oktober 2020

Pemilukada, LAMDO Tidak Pernah Dukung Paslon Tertentu

OkeNews.net - Ketua Bidang Humas dan IT Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) Dompu NTB, Sarwon Al Khan membantah adanya seliweran yang menyatakan LAMDO mendukung pasangan calon (Paslon) kepala daerah pada pemilukada 9 Desember 2020 mendatang.



"Menjawab keresahan dan kerisauan adik-adikku generasi muda di kalangan etnis Donggo Dompu, maka kami perlu menyampaikan, sampai saat ini, Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) Dompu tetap konsisten dan komitmen untuk tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana," jelas Sarwon Al Khan dalam rilisnya, Kamis (15/10/2020).


Ia juga menegaskan, sampai hari ini juga, Kamis (15/10/2020) LAMDO tidak menentukan sikap secara kelembagaan untuk mendukung Paslon Bupati/Wabup manapun.


"Kalaupun ada oknum pengurus/anggota yang sudah menyatakan mendukung atau telah bergabung dengan Paslon tertentu, kami pastikan itu sikap pribadi mereka dan tidak mewakil LAMDO (Etnis Donggo)," tegas tokoh adat Dompu itu.


Diketahui, sejumlah unsur generasi muda Donggo Dompu risau mendengar informasi yang tidak jelas sumbernya. LAMDO diisukan mendukung paslon tertentu pada pemilukada mendatang.


"Mari kita nikmati proses demokrasi Pemilukada Dompu 2020 ini dengan suka cita. Hindari gesekan yang dapat menimbulkan retaknya persatuan dan kesatuan, serta terganggunya hubungan dan silaturahmi di antara kita semua," sarannya.


Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM LAMDO Suharto Baco, SH menyatakan, LAMDO adalah rumah besar bersama. "Ketika kita memiliki rumah kecil masing-masing bukan berarti mengabaikan fungsi rumah BESAR. Tapi itulah kekayaan kita sebagai warga LAMDO," terangnya.


Ia menegaskan, LAMDO tetap konsisten sebagai lembaga independen terhadap kepentingan politis praktis. "Kalaupun kecenderungannya lebih banyak yang bergabung ke pasangan calon tertentu, hal itu hanya berdasarkan pilihan pribadi semata dengan pertimbangan yang juga sangat pribadi," pungkasnya.

Rabu, 14 Oktober 2020

Reses, ini Pernyataan Legislator PDIP Lombok Timur

OkeNews.net - Saat ini, pandemi corona virus disease (covid-19) yang sedang melanda dunia, namun tak menghalangi agenda untuk menyambangi konstutuen para anggota dewan yang telah memilihnya, seperti yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Nurhasanah.


Agenda mengunjungi konstituen atau yang dikenal dengan istilah reses itu dilakukan dengan tetap mengikuti dan mematuhi standar protokol kesehatan agar semua masyarakat tetap terjaga dari penyebaran virus ganas yang telah berdampak besar terhadap segala aspek kehidupan.


"Reses tetap harus dilaksanakan meski di tengah pandemi Covid-19 untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah," ujar politisi PDIP itu pada wartawan, Rabu (14/10/2020) di Suralaga.


Ia menyebutkan, reses merupakan kewajiban sebagai anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang memberikan amanah, terutama di daerah asal. Terlebih lagi saat ini bangsa dilanda corona, sehingga hak rakyat harus diberikan.


"Saat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita sama-sama mengalami dan menghadapi covid-19, sudah barang tentu masyarakat terkena dampaknya membutuhkan sentuhan kita sebagai wakil rakyat," tegas anggota dewan dua periode itu.


Menurut Hj. Baiq Nurhasanah, reses kali ini dilakukan dengan cara bertahap kepada semua konstituennya yang telah berupaya untuk memberikan dirinya kepercayaan menjadi anggota DPR. 


Hal itu dilakukan agar merata dirasakan oleh konstituen yang telah memilihnya. "Saya reses atau turun di masyarakat yang pernah memiliki andil memperjuangkan saya kembali duduk di kursi legislatif sebagai wakil mereka, wabil khusus di dapil satu yang saya cintai ini," terangnya.


Legislator PDIP asal Desa Suralaga itu memaparkan, reses kali ini, selain bertahap, reses hari ini terfokus di satu titik saja karena waktu yang tidak memungkinkan, namun sudah jelas schedule untuk selanjutnya.


"Hari ini sengaja saya fokuskan di satu titik dulu, insya Allah besok di Desa Korleko, Kelurahan Selong, Desa Bagik Payung, dan yang terakhir antara Rakam atau Desa Denggen," imbuhnya.


Ditegaskan lagi, reses merupakan momen khusus bagi anggota dewan mendapatkan informasi dari masyarakat dengan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing. Informasi dan aspirasi dari masyarakat menjadi bahan bagi DPRD untuk memperjuangkannya saat pembahasan dengan eksekutif.



"Hasil pantauan selama reses, akan menjadi masukan untuk disampaikan kepada eksekutif. Selanjutnya, masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar harapan masyarakat bisa diakomodir, tutupnya.


Disebutkan pula, situasi sekarang ini, penting bagi anggota dewan turun melihat kondisi masyarakat, khususnya di daerah pemilihan masing-masing. Keluhan masyarakat terkait dampak COVID-19 dan lain- lain, harus disampaikan dan dicarikan solusinya .


"Terutama saat ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan perekonomian akibat pandemi covid-19 yang sudah melanda bangsa berbulan-bulan," tegasnya.



Selasa, 06 Oktober 2020

Silaturrohmi ke KPU, Inilah Pernyataan Ketua MOI Loteng

OkeNews.net -  Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Lombok Tengah, NTB siap bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pilkada damai, aman, profesional, berintegritas, dan sesuai standar protokol kesehatan. 



Hal tersebut disampaikan Ketua DPC MOI Lombok Tengah, Ahmad Jumaili saat bersilaturrahim dengan Ketua Komisioner KPUD Lombok Tengah, Lalu Dharmawan di Praya Selasa, (6/10/2020).


Menurutnya, sebagai perkumpulan perusahaan media online terbesar di Indonesia, MOI Loteng memiliki jaringan yang luas untuk memastikan setiap penyelenggaraan Pilkada di semua tahapan berlangsung demokratis. 


"Kami DPC MOI Lombok Tengah siap bersama KPU, Bawaslu, dan semua stakeholder di Lombok Tengah mendukung terciptanya pilkada yang kondusif, jujur, profesional, dan berintegritas," terang Jumaili.


Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Tengah, Lalu Darmawan menyambut baik dukungan Pengurus DPC MOI Lombok Tengah untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Loteng.


"Sebagai pilar keempat demokrasi, media termasuk yang tergabung di DPC MOI Loteng memiliki andil besar untuk turut serta mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis, termasuk memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat, melalui informasi disajikan," ungkap Darmawan.


Disebutkan, seluruh tahapan kerja KPU mulai dari pusat hingga daerah, tidak bisa lepas dari kerjasama dengan media. Sebab media memiliki kekuatan berjejaring untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 


"Walaupun kami di KPUD memiliki website tetapi itu tidak cukup, karena lebih kepada internal. Nah untuk penyebaran yang lebih luas kita tetap menggunakan media," ungkapnya. 


Tidak hanya informasi dan sosialisasi, media juga sangat diharapkan memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif bagi terselenggaranya Pilkada yang aman, berintegritas dan demokratis. 


"Kami sangat terbuka dan siap diberikan kritik, saran dan masukan jika kami ada yang kurang tepat. Dan media punya kapasitas melakukan itu," beber Darmawan.


Darmawan juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas keberadaan dan silaturrahim MOI Lombok Tengah hari ini. Ia berharap kedepan MOI dan KPU bisa bekerjasama terutama dalam membantu verifikasi pada media-media yang ada di Lombok Tengah. 

Kamis, 01 Oktober 2020

Lombok Barat Siap Kembangkan Smart City

OkeNews.net - Mewujudkan Kabupaten Lombok Barat NTB menjadi smart city atau kota pintar adalah suatu tujuan yang harus diperjuangkan. Lombok Barat komitmen dan siap mengembangkan smart city terutama mewujudkan pilar smart governance. Wujud komitmen itu adalah meletakkan pengembangan smart city pada RPJMD Lombok Barat.



Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat H. Baihaqi ketika membuka Bimtek Daring Aplikasi si Maya di ruang Umar Maya Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (1/10/2020).


Ia berharap, peserta pelatihan untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dengan harapan dapat mewujudkan kabupaten yang smart governance di Lombok Barat.


“Tolong kepada peserta dari OPD untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pelatihan ini, karena implementasi dari pelatihan ini akan dimulai tahun depan," harapnya.


Setidaknya Lombok Barat akan mengembangkan lima smart yaitu smart people, smart economy, smart mobility,  smart environment, smart government, dan smart living. Sementara ini menurut  Baihaqi akan fokus pada smart government karena smart economy sudah mulai berjalan.


Smart economy sudah mulai jalan  contohnya saya memesan kepiting rebus melalui hape beberapa menit sudah datang," ungkapnya mencontohkan.


Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan aplikasi Si Maya dapat bermanfaat untuk mendukung dan meningkatkan kinerja ASN, Distribusi surat menyurat tanpa batas waktu dan jarak, kelancaran komunikasi dalam tata naskah dinas, efektif dan efisien waktu, sumber daya, tenaga dan biaya.


Penggunaan aplikasi Si Maya terutama sebagai pengguna sangatlah bermanfaat antara lain bagi pimpinan memiliki akses menerima surat masuk, memeriksa dan mendisposisi surat, tata usaha memiliki tugas menerima surat masuk, mengagendakan, menscan surat masuk manual, mengirim dan mengagendakan surat keluar,  menscan surat keluar manual serta melihat riwayat disposisi. Sedangkan staf memiliki tugas menerima disposisi, membuat konsep, dan mengirim konsep sesuai disposisi.


Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat dalam laporannya mengatakan, bimbingan teknis (Bimtek) daring aplikasi Si Maya diikuti oleh seluruh OPD masing-masing dua orang peserta selama dua hari kerja mulai hari ini hingga besok.


Dikatakan, aplikasi Si Maya adalah aplikasi administrasi perkantoran berbasis web yang dikembangkan Kementerian Kominfo. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses serta mekanisme kerja dan prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. 


“Aplikasi Si Maya merupakan salah satu tools, trobosan untuk percepatan birokrasi, pengambilan keputusan  dan layanan publik tanpa batas waktu dan tempat sebagaimana amanat Perpres 95/2018 tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedepan harapan kami agar penggunaan Aplikasi Si Maya ini dapat dibuatkan payung hukum penggunaan berupa Peraturan Bupati,” katanya.


Pada saat ini Diskominfotik Lobar selaku keading sektor dalam pengembangan teknonogi dan informasi (TI) di Kabupaten Lombok Barat beberapa bulan yang lalu telah menggunakan semua proses surat menyurat melalui aplikasi Si Maya ini,” tutupnya. 


#Sumber: lombokbaratkab.go.id

Jumat, 25 September 2020

Dukung Paslon Lain, Kader NasDem Terancam Dipecat

OkeNews.net - Tensi politik yang mulai memanas pasca penetapan nomor urut calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Partai-partai politik pengusung mulai merapikan barisan. Salah satu diantaranya Partai NasDem.

Arif Rahman Maladi (kanan)


Ketua Bappilu NasDem NTB, Arif Rahman Maladi menegaskan, kader yang tidak loyal dengan keputusan partai yang mendukun pasangan calon (Paslon) yang bukan didukung partai terancam kena sanksi hingga pemecatan. "Kami tegaskan kepada seluruh kader, untuk patuh dan loyal pada keputusan partai " tegas Arif Rahman Maladi dalam rilisnya, Jumat (25/09/2020). 


Berdasarkan pantauan dan laporan kata dia, beberapa kader NasDem banyak yang mendukung paslon yang bukan diusung oleh partai.  "Ada beberapa kader yang tidak loyal kepada partai dan secara terang terangan mendukung paslon lain. Dan hari ini kami dari Bappilu DPW meminta kepada DPD untuk segera melayangkan surat teguran kepada bebrapa kader yang tidak patuh dan tunduk kepada keputusan partai," tegasnya.


Arif juga menjelaskan bahwa, surat teguran ini harus ditindaklanjuti segera, jika tidak, maka mekanisme partai untuk menjatuhkan sanksi tegas akan dilakukan. Ukuran sanksi tergantung pada tingkat kesalahan, mulai dari penangguhan KTA hingga pencabutan KTA (pemecatan). "Kalau tidak loyal, lebih baik segera angkat kaki (mundur) atau sanksi beratnya ya dicabut KTAnya (dipecat)," tukas Arif yang juga Koordinator Daerah Partai NasDem Kota Mataram.  


Sesuai Instruksi Ketua Umum dan Ketua Bappilu DPP, lanjutnya, bahwa NasDem berkomitmen penuh memenangkan paslon yang diusungnya. "Ketika ini tidak dipatuhi maka sanksi tegas menanti. NasDem itu tidak boleh lepas dari jargon Bersatu Berjuang Menang," tutupnya.

Rabu, 23 September 2020

Apel Tiga Pilar Kampung Sehat, Dandim Sampaikan Lima Point

OkeNews.net - Di tengah pandemi corona virus disease (Covid-19), pemerintah fokus mencegah penyebaran dan penularan virus corona tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 


Demikian dikatakan Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Prihanto Donny pada Apel Tiga Pilar dalam rangka penilaian lomba Kampung Sehat Tingkat Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lotim, Rabu (23/09/2020).


Apel Tiga Pilar yang diikuti personel Kodim Lotim dan Polres Lotim serta aparatur Pemerintah Daerah Lotim tersebut dipimpin Sekda Lotim Drs. Juaini Taofik, Dandim Lotim dan Kapolres Lotim AKBP Tunggul Senantrio.


Ditegaskannya, ada beberapa hal yang menjadi atensi dan harus dilaksanakan agar terhindar dari Covid-19 yakni pertama, harus tetap berkarya dalam pelaksanaan lomba kampung sehat nurut tatanan baru tingkat kabupaten. 


Kedua, harus tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 dimanapun berada. Ketiga, tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari. 


Keempat, harus meningkatkan imunitas tubuh dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi, dan terakhir harus tetap semangat dan berdoa agar terbebas dari Covid-19.


Usai pelaksanaan Apel Tiga Pilar, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan terhadap 63 desa pemenang lomba kampung sehat tingkat kecamatan yang diwakili oleh masing-masing juara 1 tiap kecamatan.

Sabtu, 19 September 2020

Sinergi untuk Negeri, TNI Polri di Lombok Timur Gelar Olahraga Bersama

OkeNews.net – Kodim 1615/Lotim Bersama Polres Lombok Timur menggelar olahraga bersama di Makodim 1615/Lotim jalan Prof. M. Yamin Selong Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (19/09/2020). 



Nampak olahraga yang dihadiri pimpinan kedua institusi baik Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Prihanto Donny bersama Kapolres Lotim AKBP Tunggul Senatrio. S.IK., dan anggota penuh keakraban, kebersamaan dan kekompakan.


Olahraga bersama yang diawali dengan senam, lomba lari karung, lomba pindahkan tepung dan memasukan pensil kedalam botol dengan berbagai hadiah dan door prize.


“Alhamdulillah hari ini kami gelar olahraga bersama dengan rekan Polres sebagai wujud sinergitas dan soliditas TNI Polri di daerah yang selalu kompak dan bergandengan tangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Dandim.


Dijelaskannya, olahraga bersama ini dalam rangka menyambut HUT ke-75 TNI dan HUT ke-65 Satlantas Polri Tahun 2020 dengan tema “Sinergi Untuk Negeri”.


“Sinergitas Untuk Negeri yang terpenting saat ini adalah penanganan Covid-19 dengan meningkatkan sinergitas dengan semua komponen bangsa baik TNI, Polri, Pemerintah Daerah maupun elemen masyarakat sehingga penanganannya lebih efektif dan maksimal,” beber Agus Donny.

 

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Lotim mengucapkan rasa syukur atas kebersamaan dan kekompakan TNI Polri yang sudah terbangun sangat baik khususnya di Kabupaten Lombok Timur.


"Ini menjadi modal bagi kami khususnya Kodim dan Polres dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa ditengah pandemi Covid-19 tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19," tegasnya.


Tunggul berharap agar kedepan sinergitas TNI, Polri bersama Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dapat ditingkatkan menuju Indonesia Maju yang baldatun Thoyyibatun warobbun gafur. "In syaa Allah kita terus berikhtiar dan berdoa" pungkasnya.

Senin, 14 September 2020

Pilkada Serentak, Luthfi Imbau ASN Jaga Netralitas

OkeNews.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi NasDem asal daerah pemilihan (Dapil) II NTB, HM. Syamasul Luthfi melakukan kunjungan kerja ke Dapilnya. 

Kunjungan Dapil: Anggota DPR RI, HM Syamsul Luthfi
saat melakukan kunjungan di Kabupaten Lombok Tengah

Dalam kunjungan Dapil itu, Syamsul Luthfi menghimbau agar aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas pada Pilkada serentak termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


"NTB akan mengikuti Pilkada Serentak di 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Mataram," jelasnya, Senin (14/09/2020).


Ditegaskan, jika ASN tidak netral dalam proses Pilkada, dikhawatirkan akan memberikan banyak ekses buruk pada saat proses birokrasi pasca pemilihan nanti.


"Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 ini perlu diberikan perhatian khusus, mengingat sudah banyaknya kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN hingga saat ini," tegas Anggota DPR RI asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi.


Menurut dia, ASN harus berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politisasi pilkada dan tetap bersikap netral. Sebab posisi ASN sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.


Netralitas ASN menjadi penting karena semakin banyaknya pejabat negara mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, yang berasal dari partai politik. Kondisi ini akan membawa implikasi serius terhadap netralitas birokrat.


"ASN dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap menjunjung loyalitas terhadap atasan, meskipun beda warna politiknya. Sehingga ASN tidak mudah terbawa arus pusaran politik oleh kepentingan politik atasannya," paparnya.


Rabu, 09 September 2020

Iwan Darmawan Nakhodai DPD Partai Berkarya Lotim

OkeNews.net - Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan perubahan susunan pengurus dewan pimpinan pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) juga berdampak ke tingkat bawah. Saat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Lombok Timur (Lotim) dinakhodai Iwan Darmawan, SE yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPW NTB.

Ketua DPD Partai Berkarya Lotim, Iwan Darmawan


Ketua DPC Partai Berkarya Lombok Timur, Iwan Darmawan menegaskan, saat ini Partai Berkaya telah mengalami perubahan struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai bawah sehingga kepengurusan di Lombok Timur juga telah berubah.


"Untuk kepengurusan pusat saat ini tetap di bawah Ketua Dewan Pembina, Bapak Hutomo Mandala Putra. Untuk Ketua Umum dipegang oleh Pak Muchdi Purwopranjono," tegas Iwan Darmwan di Selong, Rabu (09/09/2020).


Hal itu menurutnya, sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan Ham RI tertanggal 30 Juli 2020 lalu. Dengan keluarnya keputusan itu, maka kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.


Lebih lanjut ditegaskannya, kepengurusan ke tingkat bawah seperti dewan pengurus wilayah (DPW) NTB dan DPD Lombok Timur juga berubah. Hal ini sesuai dengan surat keputusan DPW NTB, tertanggal 03 September 2020.


Untuk Ketua DPW NTB dipegang oleh Gunthar Bachroemsjah dan sekretaris Jalaluddin yang saat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB. Sementara DPD Lombok Lombok Timur dijabat oleh Iwan Darmawan dan Sekretaris Gusti Bagus Adi Trisna yang saat ini sebagai perwakilan partai di parlemen Lombok Timur. 


"SK perubahan Pengurus DPD Partai Berkaya Lombok Timur itu sejak tanggal 03 September 2020 kemarin. Dan hari ini kita rapat konsolidasi sesama pengurus DPD untuk merapikan kepengurusan partai," tegasnya.


Iwan Darmawan juga menegaskan, keberadaan pengurus baru saat ini sudah dilaporkan kepada pihak terkait seperti Bakesbangpoldagri, DPRD, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur dan pihak terkait lainnya. 


Selain itu, ia mengaku akan melakukan konsolidasi ke tingkat bawah untuk merapikan kepengurusan partai. "Kami akan membentuk pengurus kecamatan. Bagi pengurus yang loyal kita akan tetapkan tapi kalau yang tidak loyal, maka kita akan ganti," tegas Iwan Darmawan.

Rabu, 02 September 2020

Nakhodai NasDem, Inilah Tugas Bung Fatah di Kota Mataram

OkeNews.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Kota Mataram kini berada di bawah kepemimpinan baru.



Belum lama ini Ketua Garda Pemuda NasDem DPW Nusa Tenggara Barat, Lalu Fatahillah Prawira Negara ditunjuk jadi Ketua DPD NasDem Kota Mataram.


Dikonfirmasi melalui seluler, Ketua DPW NasDem Nusa Tenggara Barat, H. Muhammad Amin mengucapkan selamat dan berharap dengan terbitnya SK kepengurusan DPD Kota Mataram yang dinakhodai Lalu Fatahillah dapat menjadikan Kota Mataram yang lebih berprestasi. 


"Selamat Kepada adinda Fatah, semoga dapat memberikan prestasi yang membangggakan dan menjadikan Kota Mataram yang lebih baik," harap mantan orang nomer 2 di NTB ini. 


Sementara itu, Lalu Fatahaillah menyatakan, penunjukan dirinya sebagai Ketua DPD sudah sesuai dengan keputusan dari DPP NasDem.


"Mandat penunjukan sebagai Ketua DPD Kota Mataram dikeluarkan per 31 Agustus lalu," ungkap Fatah, Selasa (02/09/2020) di Basecamp DPW NasDem NTB jalan Langko No. 53 Kota Mataram.


Menurut Bung Fatah, sapaan akrabnya, ditugaskan untuk mengawal misi partai NasDem dalam memenangkan pasangan calon yang diusung Partai NasDem H. Mohan Roliskana - TGH. Mujibrurahman atau pasangan HARUM pada Pilwali Kota Mataram akhir tahun mendatang.


Disehutkan, keluarnya SK DPD Kota Mataram dengan Nomer : 430-kpts/DPP-NasDem/VIII/2020 dengan struktural masih dengan pengurus lama dan beberapa divisi dengan kepengurusan baru.

Kamis, 13 Agustus 2020

Kunjungi Wagub, HMR Bahas Penanganan Sampah

OkeNews.net - Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana (HMR) kunjungi Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah di Kantor Gubernur NTB untuk bersilaturrohim. 


Dihadapan Wagub, HMR bicara mengenai masalah tata kota dan kebersihan. "Bu Wagub, kota ini etalase. Jadi kebersihan menjadi konsentrasi," kata HMR dihadapan Wagub, Kamis (13/08/2020).


Menanggapi hal itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini mengungkapkan, Kota Mataram memang harus serius menangani soal sampah agar menjadi wilayah yang nyaman. "Ada beberapa program yang bisa dilakukan," ucapnya.


Ummi Rohmi mencontohkan seperti yang dilakukan di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat ada budidaya lalat hitam yang memakan sampah organik. Melalui langkah itu bau sampah hilang. 


"Ini bagus untuk diterapkan. Solusi untuk organik. Termasuk pupuk cacing dan black solder fly. Ini yang akan di dorong NTB," jelasnya.


Terkait penanganan sampah dengan membakar atau osamtu, tidak direkomendasikan karena mengganggu lingkungan. Pada Tahun 2021 akan dibangun pengolahan sampah di Kebun Kongok menjadi bahan bakar atau pelet. Nantinya bisa dikirim ke PLTU Jeranjang. "Bila ini bisa jalan, banyak sekali hilirnya," imbuhnya.


Pengolahan pelet untuk bahan bakar, lanjut Ummi Rohmi, nanti bisa dikembangkan juga berbasis lingkungan di Kota Mataram. "Nanti kelurahan atau desa produksi, hasil pelet itu bisa di drop ke PLN," tegas Ummi Rohmi.



Ummi Rohmi berkeyakinan, jika semua kompak mengurus sampah dari hulu sampai hilir target sampah terkelola di NTB 2023 bisa tercapai.


Pemaparan Ummi Rohmi ini diamini oleh Wakil Wali Kota Mataram, karena ia memiliki konsep yang sama soal kebersihan. Pola penanganan sampah tidak boleh lagi angkut dan buang. Cara ini hanya sekadar memindahkan masalah.


"Dengan pola ini seberapa banyak pun kita siapkan alat angkut, maka tetap saja sampah berserakan. Pengolahan sampah itu yang utama," ucap Mohan mengamini Wagub.


Jumat, 07 Agustus 2020

Dandim Loteng Minta Babinsa Tetap Tanggap

OkeNews.net – Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak satuan di desa tidak hanya sebagai slogan saja, namun itu harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya di desa binaan. 

Demikian di katakan Dandim 1620/Loteng Letkol Czi Prastiwanto, SE. saat membuka kegiatan Pembinaan Kesiapan Aparat Kewilayahan dan Kemampuan Teritorial Kodim 1620/Loteng di Aula Serba Guna Makodim 1620/Loteng, Kamis (06/08/2020).

Program Pembinaan Kesiapan Aparat Kewilayahan dan Kemampuan Teritorial Kodim 1620/Loteng yang dihadiri Pasiwanwil Korem 162/WB Mayor Inf Made Dharma Aksara, Kasdim 1620/Loteng Mayor Inf Dian Aksmiyandita dan para Pasi Kodim tersebut menurutnya, berkaitan langsung dengan keberadaan Aparat Komando Kewilayahan terutama bagi Babinsa yang langsung terjun ke lapangan dan berhadapan dengan segala macam bentuk dan karakter masyarakat di desa binaan masing-masing.

Untuk itu, Prastiwanto meminta kepada para Babinsa jajarannya untuk selalu siap sedia dan tanggap terhadap situasi yang berkembang di desa atau di masyarakat binaanya sehingga setiap perkembangan situasi (Bangsit) bisa diketahui secara cepat dan tepat untuk diteruskan kepada pimpinan.

“Ingat sehebat apapun Babinsa kalau dia tidak mengenal tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda di desa binaannya, apalagi tidak mengetahui Bangsit di desa binaannya, maka sama saja dia dianggap tidak bekerja,” tegas orang nomor satu di jajaran Kodim Loteng tersebut.

Usai memberikan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh para Perwira Kodim yang memiliki kualifikasi dibidang teritorial.

Kamis, 30 Juli 2020

Serentak, Pemasangan Banner Protokol Kesehatan di Masjid

OkeNews.net- Dengan terus bertambahnya warga terpapar Corona Virus Desease (Covid-19), para bintara pembina desa  (Babinsa), Bhabinkamtibmas dan Kades di Kabupaten Lombok Timur kompak pasang banner peringatan Covid-19 di masjid-masjid, Kamis (30/07/2020).

Pemasangan banner yang berisi ajakan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di pasang serentak di seluruh masjid se Kabupaten Lombok Timur.

"Alhamdulillah sinergitas ini dilandasi oleh keinginan bersama untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya virus corona mengingat masih adanya warga yang terpapar Covid-19," ungkap Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Prihanto Donny seusai menghadiri konferensi pers di Sat Reskrim Polres Lotim.

Berdasarkan laporan, kata jumlah terpapar Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur per tanggal 29 Juli 2020, Positif 184 orang, sembuh 123 orang, masih dalam perawatan 53 orang dan meninggal 8 orang.

Data tersebut menunjukan bahwa Covid-19 masih menjadi momok dan ancaman bagi semua masyarakat. Namun demikain, kata Agus Donny, kita juga tidak boleh larut di dalamnya, tetap beraktivitas seperti biasa dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

"Sampai sekarang masih kita temukan masyarakat tidak menggunakan masker, padahal masker ini pelindung utama dari penularan virus corona," terangnya.

Bapak dua anak tersebut juga berharap masing-masing keluarga mengingatkan dan menjaga keluarganya dari terjangkit virus corona.

"Jadi mari kita terapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbiasa dan siap menuju tatanan hidup baru," imbaunya.

Senin, 27 Juli 2020

Tingkatkan Kedisiplinan, ASN Bakal Dibina

OkeNews.net - Upaya meningkatkan kedisiplinan terhadap apartur sipil negara (ASN) bakal diikhtiarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Salmun Rahman. 
Kepala BKPSDM, Salnun Rahman

Untuk melakukan hal itu, pihaknya akan membuat langkah-langkah strategis dalam pembinaan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Selain ikhtiar pembinaan, ia juga akan melakukan penertiban terhadap oknum ASN yang melanggar aturan dan etika birokrasi. Hal itu dilakukan menurut dia, agar tercipta tenaga aparatur pemerintahan yang disiplin dan mengedepankan etika birokrasi.

"Yaa tentu kita akan lakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan ASN yang tertib dan taat pada kode etik, selayaknya seorang ASN, apalagi seorang birokrat," tegas Salmun Rahman, Senin (27/07/2020).

Terkait dengan langkah strategis tersebut, ia menyebutkan, akan menerapkan metode dan sarana turunan di bawahnya. "Inovasi itu bisa berupa  metode dan sarana yang bisa meningkatkan kinerja ASN kita," bebernya tanpa merinci metode dan sarana yang dimaksud.

Kamis, 02 Juli 2020

Koordinasi Bersama Kades, Gubernur dan Bupati Lotim "Turun Gunung"

OkeNews.net – Ada hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy dalam melakukan koordinasi dengan Forum Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur. Biasanya, rakor selalu identik dengan suasana formal dan gedung mewah. Namun kali ini gubernur mengubah suasana itu menjadi lebih santai dan penuh kekeluargaan.
Gubernur memboyong seluruh Kepala OPD lingkup Provinsi NTB dan Direktur Bank NTB Syariah turun gunung untuk menuntaskan aspirasi Forum Kades Kabupaten Lombok Timur yang melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur NTB beberapa waktu yang lalu.
Dimulai dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur. Gubernur bertemu dengan para Kades di lima kecamatan, Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru, kemudian dilanjutkan bertemu dengan para Kades se- Kecamatan Sikur dan berakhir dengan bertemu kades se-Kecamatan Suela, Kamis (02/07/2020).
Kepala desa diberikan kesempatan bertatap muka langsung dengan kepala dinas terkait. Para Kades bisa langsung berkoordinasi terkait semua permasalahan di desa mereka. Mulai dari masalah infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan BUMDes, untuk kemudian dicarikan solusi dan penyelesaiannya secara bersama-sama.
Gubernur mengatakan, para kadis diminta khusus mulai dari pagi hingga malam untuk menuntaskan seluruh aspirasi para Kades. Menurutnya banyak persoalan-persoalan besar yang dapat dituntaskan dengan diskusi-diskusi dalam suasana yang tidak formal, namun penuh rasa kekeluargaan.
“Tidak perlu kita pidato panjang-panjang, kades bisa langsung bicara dengan Kadis bersangkutan, agar apa yang menjadi aspirasi langsung bisa di eksekusi untuk diselesaikan,” ujarnya.
Kades Semaya Kecamatan Sikur, Masriadi, sangat mengapresiasi dengan budaya baru yang dibangun Gubernur NTB dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat desa ini. Menurutnya, dengan adanya tatap muka langsung dengan kepala dinas terkait, maka para kades tidak perlu lagi membuang-buang energi banyak untuk menyampaikan aspirasinya.
Para kades mengaku sangat senang diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada kepala dinas terkait. Mereka berharap dengan pertemuan langsung ini akan menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa.
“Kami sangat senang dapat bertatap muka langsung dengan gubernur dan para kepala dinas terkait, kami berharap persoalan kami di tingkat desa dapat dituntaskan,” ujarnya. 
#Sumber: Humas NTB

Selasa, 30 Juni 2020

HIPMI NTB Dukung LKPP Berikan Pelaku UMKM Ikut Tender Proyek Negara

OkeNews.net - Ketua Umum Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) NTB, Sawaludin memberi dukungan penuh dan mengapresiasi  langkah  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) yang berupaya membuka kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut tender berbagai proyek negara.
Ketua HIPMI NTB, Sawaludin

Pelaku UMKM kata dia, merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka kerap menjadi penyelamat dalam berbagai krisis ekonomi di Indonesia. Sayangnya akses mereka ke berbagai proyek pengadaan barang/jasa pemerintah hingga saat ini tergolong kecil, selama ini berbagai proyek pemerintah didominasi oleh BUMN maupun kalangan swasta dengan modal-modal raksasa.

"Pelaku UMKM biasanya hanya mengerjakan proyek-proyek recehan. Paling banter mereka hanya menjadi subkontraktor BUMN maupun perusahaan swasta yang mendapatkan proyek pemerintah," terang Sawaludin dalam rilisnya, Selasa (30/06/2020).

LKPP sendiri, terang pria yang akrab disapa Aweng itu, menargetkan tahun ini ada 2 juta pelaku UMKM bisa memenuhi persyaratan untuk terlibat (on boarding) dalam berbagai tender pengadaan barang/jasa dari pemerintah.

 "Untuk bisa mengikuti tender pemerintah tidak hanya cukup punya modal dan kualifikasi saja, tetapi juga harus memahami persyaratan dokumen dan aturan main yang saat ini semua serba digital. Nah program LKPP untuk melakukan pendampingan ke pelaku UMKM agar bisa on boarding akan sangat membantu," tegasnya.

Bagi Aweng, langkah LKPP tentunya akan menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM yang didominasi para pengusaha lokal untuk membuktikan diri, jika mereka mempunyai kapasitas dan  kemampuan dalam mengerjakan berbagai proyek milik negara.

"Menurut catatan kami, LKPP dalam setahun tidak lebih dari 5 persen pelaku UMKM yang bisa mengikuti tender proyek pemerintah. Padahal dalam satu tahun anggaran ada proyek pengadaan barang/jasa senilai Rp300 triliun yang bisa diperebutkan oleh pihak ketiga," ulasnya.

Program 2 juta UMKM on boarding yang akan berisi berbagai pelatihan dan sosialisasi agar pelaku UMKM bisa mengikuti proses tender berbagai proyek pemerintah merupakan program yang harus didukung oleh semua pihak, dan HIPMI NTB siap menjadi garda terdepan guna mensukseskan program ini.

Adapun pelatihan dan sosialisasi itu di antaranya meliputi bagaimna cara membaca katalog elektronik (e-Katalog) yang memuat informasi tentang  daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, mengetahui tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara eletronik (e-Tender) hingga mengetahui cara pembelian barang/jasa melalui system katalog elektronik (e-Purchasing).

"Kesempatan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh temen-temen pelaku UMKM untuk meningkatkan kualifikasi, agar memenuhi persyaratan untuk memenangkan proyek tender dari pemerintah," ujarnya.

Ia berharap apa yang dihajatkan pemerintah terhadap UMKM melalui LKPP ini benar-benar mampu menciptakan para konglomerat-konglomerat baru yang berasal dari pelaku UMKM.

"Kami harap program ini benar-benar menjadi energi baru buat temen-temen pelaku UMKM sehingga tidak hanya menjadi ucapan pemanis bibir semata," tutupnya.

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Fitri 1444 H

 

Pendidikan

Hukum

Ekonomi